Berita

Politik

Negara Didesak Stop Eksploitasi Bumi Oleh Korporasi

MINGGU, 22 APRIL 2018 | 18:13 WIB | LAPORAN:

. Solidaritas Perempuan memperingati Hari Bumi Sedunia dengan menuntut negara menghentikan pengerusakan bumi untuk investasi, industrialisasi, melindungi kearifan dan kedaulatan perempuan dalam mengelola bumi.  

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengungkapkan bahwa perempuan berkaitan erat dengan konteks kehancuran bumi. Keterkaitan itu dapat terjadi karena rusaknya bumi hingga menyebabkan iklim dan tingginya bencana ekologis semakin memiskinkan kaum perempuan.

"Di tengah krisis iklim dan tingginya bencana ekologis yang semakin memiskinkan perempuan, Pemerintah tetap melamggengkan pola pembangunan eksploitatif yang bertumpu pada investasi dan industrialisasi. Sementara pola pengelolaan alam oleh perempuan dan masyarakat yang selama ini menjaga keberlanjutan bumi tidak diakui dan justru dihilangkan," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/4).


Lebih lanjut Puspa mengatakan bahwa negara harus menyelamatkan bumi dari eksploitasi korporasi dan mengembalikan kedaulatan perempuan.

"Penghancuran bumi oleh aktivitas korporasi yang eksploitatif dan merusak ekosisten kehidupan tidak hanya menghasilkan kerusakan lingkungan dan ekologi tetapi juga penghancurab terhadap sistem sosial, budaya dan kearifan lokal perempuan," lanjutnya.

Puspa pun menegaskan bahwa negara harus mengambil tindakan tegas untuk penyelamatan bumi dan kedaulatan negara dengan cara menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan bagi perempuan dan melakukan aksi nyata mengurangi emisi serta industrinya.

"Pengerusakan bumi hanya dapat dilakukan dengan menghentikan koorporasi yang mengeksploitasi bumi, merusak lingkungan dan melanggar HAM. Negara harus menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan bagi perempuan, serta melakukan aksi nyata pengurangan emisi dengan mengurangi industrinya serta mengembalikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam ke tangan negara dan rakyat utamanya perempuan," tukasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya