Berita

Politik

Gerindra: Perpres TKA Bukti Jokowi Pro Asing

MINGGU, 22 APRIL 2018 | 16:30 WIB | LAPORAN:

. Buruh Indonesia  lebih penting daripada modal asing, dan karenanya mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskan, Minggu sore (22/4).

Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang katanya pro rakyat, jangan karena butuh investasi, lantas menggunakan tenaga kerja pesanan para kreditur dan investor asing.


"Perlu dicatat ya kangmas Joko Widodo, seperti dalam proyek pembangkit 35 megawatt, banyak digunakan tenaga kerja asing yang cuma duduk petatang-peteteng di kantor PLAN dengan gaji besar. Padahal keahlian mereka bisa dikerjakan oleh banyak putra putri Indonesia," kata Arief.

Dia pun mengingatkan Jokowi, bahwa pertembingan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengunaan TKA adalah mendukung perekonomian nasional dengan perlunya mengatur perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga jadi pertanyaan kalau melapangkan tenaga kerja asing secara membabibuta, bukankah hal itu mendukung perekonomian negara asing.

"Ingat loh, banyak dampak negatif yang ditanggung negara-negara berkembang dari pengunaan TKA. Salah satunya angkatan kerja baru tidak banyak terserap dengan maraknya TKA masuk," katanya.

Selain itu katanya, TKA memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara tanpa harus membayar pajak untuk merawat dan membangun fasilitas publik. Ditekankan dia, bahwa setiap kenaikan 1% jumlah pekerja yang disebabkan oleh
masuknya TKA hanya menaikkan investasi dalam jumlah yang sama. Sementara kenaikan 1% tenaga kerja lokal menaikkan pembentukan modal dalam jumlah yang lebih besar dari pembentukan modal yaitu sebesar 8%.

"Ini menunjukkan bahwa pengaruh TKA terhadap pembentukan modal adalah sangat kecil dan dapat menghambat pembentukan modal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, TKA bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kenaikan tingkat upah yang diterima TKL," tukas Arief Poyuono.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya