Berita

Politik

Gerindra: Perpres TKA Bukti Jokowi Pro Asing

MINGGU, 22 APRIL 2018 | 16:30 WIB | LAPORAN:

. Buruh Indonesia  lebih penting daripada modal asing, dan karenanya mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskan, Minggu sore (22/4).

Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang katanya pro rakyat, jangan karena butuh investasi, lantas menggunakan tenaga kerja pesanan para kreditur dan investor asing.


"Perlu dicatat ya kangmas Joko Widodo, seperti dalam proyek pembangkit 35 megawatt, banyak digunakan tenaga kerja asing yang cuma duduk petatang-peteteng di kantor PLAN dengan gaji besar. Padahal keahlian mereka bisa dikerjakan oleh banyak putra putri Indonesia," kata Arief.

Dia pun mengingatkan Jokowi, bahwa pertembingan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengunaan TKA adalah mendukung perekonomian nasional dengan perlunya mengatur perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga jadi pertanyaan kalau melapangkan tenaga kerja asing secara membabibuta, bukankah hal itu mendukung perekonomian negara asing.

"Ingat loh, banyak dampak negatif yang ditanggung negara-negara berkembang dari pengunaan TKA. Salah satunya angkatan kerja baru tidak banyak terserap dengan maraknya TKA masuk," katanya.

Selain itu katanya, TKA memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara tanpa harus membayar pajak untuk merawat dan membangun fasilitas publik. Ditekankan dia, bahwa setiap kenaikan 1% jumlah pekerja yang disebabkan oleh
masuknya TKA hanya menaikkan investasi dalam jumlah yang sama. Sementara kenaikan 1% tenaga kerja lokal menaikkan pembentukan modal dalam jumlah yang lebih besar dari pembentukan modal yaitu sebesar 8%.

"Ini menunjukkan bahwa pengaruh TKA terhadap pembentukan modal adalah sangat kecil dan dapat menghambat pembentukan modal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, TKA bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kenaikan tingkat upah yang diterima TKL," tukas Arief Poyuono.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya