Berita

Foto: Net

Politik

Bersama Masyarakat Sipil, Bawaslu Deklarasi Tolak Politik Uang Dan SARA

MINGGU, 22 APRIL 2018 | 01:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Penggawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar deklarasi bersama masyarakat sebagai wujud komitmen menolak politik uang dan SARA di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/4) siang.

Deklarasi dibacakan oleh masyarakat sipil dan dosaksikan langsung oleh Ketua Umum Bawaslu RI, M. Abhan.

"Kegiatan ini kemarin sudah kita awali dengan konsolidasi merumuskan berbagai hal terkait dengan tolak politik uang, penghinaan, hasutan dan adu domba, kemudian pagi ini dilakukan action deklarasi," kata Abhan seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu.


"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi masyarakat sipil yang telah menggagas sebuah deklarasi politik uang, penghinaan, dan adu domba," sambungnya.

Abhan mengatakan, deklarasi yang dibacakan masyarakat sipil dapat menjadi suatu ikhtiar bersama untuk mensukseskan pemilu dan pilkada mendatang.

Sementara itu, Kabag Sosialisasi Bawaslu Feizal Rachman mengatakan rumusan deklarasi ini bukan dibuat oleh Bawaslu. Tapi, kreasi dari komponen masyarakat sipil yang hadir hari ini.

"Deklarasi ini perumusannya melalui proses waktu cukup panjang. Kita mulai dari hari Kamis malam sampai tadi (Jumat) malam. Sehingga rumusan ini bukan dibuat Bawaslu, tapi disiapkan seluruh elemen masyarakat yang hadir di kesempatan ini," tutur Feizal.

Selain Abhan dan Feizal, turut hadir juga anggota Bawaslu RI lainnya. Antara lain, M. Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Ketua dan anggota Bawaslu itu menyaksikan langsung deklarasi yang dibacakan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil yang hadir untuk ikut mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA kompak mengenakan kaos berwarna hitam dan topi hitam bertuliskan 'Deklarasi Tolak Politik Uang Dan Politisasi SARA’.

Deklarasi ini dibacakan serentak oleh masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, pegiat pemilu, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga survei, provider platform, dan lembaga riset. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya