Berita

Foto: Net

Politik

Bersama Masyarakat Sipil, Bawaslu Deklarasi Tolak Politik Uang Dan SARA

MINGGU, 22 APRIL 2018 | 01:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Penggawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar deklarasi bersama masyarakat sebagai wujud komitmen menolak politik uang dan SARA di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/4) siang.

Deklarasi dibacakan oleh masyarakat sipil dan dosaksikan langsung oleh Ketua Umum Bawaslu RI, M. Abhan.

"Kegiatan ini kemarin sudah kita awali dengan konsolidasi merumuskan berbagai hal terkait dengan tolak politik uang, penghinaan, hasutan dan adu domba, kemudian pagi ini dilakukan action deklarasi," kata Abhan seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu.


"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi masyarakat sipil yang telah menggagas sebuah deklarasi politik uang, penghinaan, dan adu domba," sambungnya.

Abhan mengatakan, deklarasi yang dibacakan masyarakat sipil dapat menjadi suatu ikhtiar bersama untuk mensukseskan pemilu dan pilkada mendatang.

Sementara itu, Kabag Sosialisasi Bawaslu Feizal Rachman mengatakan rumusan deklarasi ini bukan dibuat oleh Bawaslu. Tapi, kreasi dari komponen masyarakat sipil yang hadir hari ini.

"Deklarasi ini perumusannya melalui proses waktu cukup panjang. Kita mulai dari hari Kamis malam sampai tadi (Jumat) malam. Sehingga rumusan ini bukan dibuat Bawaslu, tapi disiapkan seluruh elemen masyarakat yang hadir di kesempatan ini," tutur Feizal.

Selain Abhan dan Feizal, turut hadir juga anggota Bawaslu RI lainnya. Antara lain, M. Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Ketua dan anggota Bawaslu itu menyaksikan langsung deklarasi yang dibacakan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil yang hadir untuk ikut mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA kompak mengenakan kaos berwarna hitam dan topi hitam bertuliskan 'Deklarasi Tolak Politik Uang Dan Politisasi SARA’.

Deklarasi ini dibacakan serentak oleh masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, pegiat pemilu, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga survei, provider platform, dan lembaga riset. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya