Berita

Joko WIdodo/Net

Politik

Jelang Pendaftaran Pilpres 2019, Bursa Capres Kian Panas

SABTU, 21 APRIL 2018 | 00:47 WIB | LAPORAN:

Menjelang waktu pendaftaran capres-cawapres, nama-nama bakal calon presiden mulai bermunculan. Kandidat terkuat masih dipegang Joko Widodo (Jokowi) Prabowo Subianto yang berpeluang "rematch" di Pilpres 2019.

Selain kedua dua nama tersebut, terdapat kandidat lain yang sudah berancang-ancang maju. Mulai dari Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, hingga politikus dan pengusaha Sam Aliano.

Sampai saat ini, tiga nama terakhir diketahui belum mendapatkan partai politik (parpol) yang akan mengusung di Pilpres mendatang.


Namun, baliho bertuliskan nama Gatot dan Sam Aliano bertuliskan Capres 2019 sudah dipasang di pinggir sejumlah ruas jalan.

Menurut Sekjen Nasdem yang juga anggota Pansus RUU Pemilu, Johnny G. Plate, mencalonkan diri seorang presiden merupakan hak semua Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan, dia tidak mempermasalahkan pemasangan baliho bagi para kandidat yang akan mencalonkan diri di Pilpres 2019.

"Hak mencalonkan presiden, setiap warga negara boleh, silakan saja. Mudah-mudahan, setelah pasang baliho ada parpol yang berminat memenuhi syarat itu," kata Johnny, kepada wartawan, Jumat (20/4).

Namun, lanjutnya, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kemudian, dalam Pasal 221 disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau gabungan parpol.

Selain itu, di dalam Pasal 222 disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

Atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sehingga, Johnny G Plate, menegaskan, pasangan calon presiden independen tidak dapat mendaftarkan diri mengikuti Pilpres 2019.

Ketentuan itu, kata dia, berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), di mana masih memungkinkan memajukan calon independen.

"Syaratnya sebagai capres yang ofisial resmi harus didukung oleh parpol dan memenuhi tresholdnya 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen akumulasi suara. Pilpres tidak melalui jalur independen. Pilkada iya melalui independen, Pilpres hanya jalur parpol," terangnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan waktu pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 4 Agustus-10 Agustus 2018. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya