Aktivis pergerakan yang juga ekonom senior, Rizal Ramli telah mengantongi sejumlah program dan trobosan dalam seratus hari pertama pemerintahan jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan langsung saat berdialog dengan Sandiaga Salahuddin Uno selaku Ketua Tim Pemilihan Calon Wakil Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/4).
"Kami sampaikan hari pertama kami jadi presiden saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke pulau (terpencil yang banyak wabah penyakit) malaria di Indonesia," katanya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, sebab, dirinya hanya memindahkan seratus orang tersebut ke daerah lain. Jika mereka bisa mengembangkan daerah tersebut, maka orang-orang tersebut bisa menebus kesalahan terhadap negara ini. Namun jika seratus orang "brengsek" itu meninggal dunia akibat penyakit malaria, hal tersebut bukanlah pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah.
"Yang melanggar hak asasi manusia kan bukan Rizal Ramli tapi nyamuk malaria," jelasnya dengan nada bercanda.
Pada hari kedua menjabat, RR berencana mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Keputusan Presiden (Keppres) supaya partai politik seluruhnya dibiayai oleh negara.
Tidak seperti sekarang ini, partai politik harus mencari dana sendiri, hal tersebut justru merusak demokrasi. Bahkan menghasilkan demokrasi kriminal. Menurutnya demokrasi kriminal hanya membawa kesejahteraan pada sebagian kecil kaum elit.
"Kita harus ubah ke demokrasi yang amanah yang bekerja untuk rakyat sehingga membawa kemakmuran untuk semua. Jadi kita tinggalkan gaya Amerika ini gimana partai politik nyari duit sendiri orang kaya banyak bisnis banyak mereka nyumbang kita nggak ada duit partai politik nyolong di pemerintahan kita ikuti sistem Eropa sistem yang juga berlaku di Inggris, Australia, New Zealand partai politik seluruhnya dibiayai negara," ujarnya.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini juga mengaku ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
"Dulu yang berkuasa di ASEAN
de facto Pak Harto, habis itu diambil alih oleh Lee Kuan Yew (Perdana Menteri Singapura). Negara kecil tapi dianggap sebagai pemimpin ASEAN sehingga dia ke Beijing ke Moskow ke Washington dianggap sebagai pemimpin Asia. Kami ingin 2019 kita ambil alih kepemimpinan ASEAN secara
de facto karena kita memanfaatkan ASEAN untuk ekspansi ekonomi," urainya.
Hal itu menurutnya sangatlah mungkin dilakukan. Dia pun menceritakan pengalamannya membenahi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang hampir bangkrut.
"Saya kepala Bulog disuruh benahi IPTN. Restrukturisasi utang kita bikin
profitable. Nah saya pada waktunya kita ingin jual 35 persen saham dari Dirgantara kepada ASEAN bukan untuk dapat duit tetapi sebagai alat untuk marketing ya. Karena orang Indonesia pintar bikin barang kita bikin apa marketing payah saya jual 5 sama Laos segala macam sehingga ketika mereka membeli pesawat sipil maupun militer mereka beli dari PT Dirgantara Indonesia demikian juga dengan PT PAL dan lain-lain," bebernya.
Langkah berani itu tekan RR haruslah diambil orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat.
"Kami gembira Pak Sandi wawasannya luas dan macam-macam. Kita diskusi dari awal, tapi yang Mas Sandi paling tertarik dari semuanya yaitu pulau malaria," tutup RR.
[nes]
