Waka DPR: Transaksi Elektronik Perlu Adaptasi, Tidak Bisa Dipaksakan

Rencana pemerintah membatasi transaksi tunai sepatutnya dikaji matang.

"Kita harus pikirkan secara matang. Belum tentu semua masyarakat bisa elektronik," ujar Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4).

Meski begitu, Agus tidak menampik peralihan transaksi non tunai ke elektronik sebagai terobosan positif. Hanya perlu dilakukan sosiaslisasi dan adaptasi.

Selain itu, lanjut Agus, pemenrintah juga harus memastikan infrastruktur pendukung tersedia di seluruh Indonesia hingga pelosok.

"Walaupun rata-rata karyawan pabrik gajinya sudah lewat ATM, ini perlu adaptasi. Kalau dipaksakan pasti akan mengalami banyak kesulitan," jelasnya.

"Tentunya diberikan solusi tenggang waktu supaya uang elektronik ini bisa rata di semua wilayah," demikian Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.[wid]