Fraksi Nasdem: Pembatasan Transaksi Tunai Bisa Hambat Ekonomi Rakyat

. Fraksi Partai Nasdem DPR menolak keras usulan Rancangan Undang-undang Pembatasan Transaksi Tunai dengan batas maksimal Rp. 100 juta per transaksi.

Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Nasdem Johnny Plate di Ruang Rapat Fraksi Nasdem, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis(19/4).

Jhonny mengaku memiliki alasan kuat mengapa RUU itu layak ditolak. Pasalnya, unit usaha desa masih banyak yang menggantungkan transaksi via tunai.

"Dunia usaha khususnya UMKM dan Usaha Sangat Mikro yang masih terbiasa menggunakan transaksi tunai di kampung dan desa, kalau ada pembatasan kan terganggu," jelasnya.

"Misalkan begini, untuk petani yang jual kakao, padi dan komoditas lain kan mereka jual dan langsung bayar. Kalau dibatasi bisa macet perputaran uang mereka," imbuhnya.

Selain itu, kata Jhonny perlu juga diperhartikan ketersediaan alat dan infrastruktur jika transaksi tunai dibatasi untuk kemudian dialihkan ke transaksi non tunai.

"Infrastruktur non tunai belum siap secara memadai diseluruh Indonesia walaupun telah ada GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)," tukasnya. [rus]