Berita

Pos Indonesia/Net

Politik

Direksi Pos Indonesia Minta Karyawan Jaga Soliditas

KAMIS, 19 APRIL 2018 | 02:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

PT Pos Indonesia merupakan aset negara yang memiliki lebih dari 28 ribu karyawan.

Dengan begitu, setiap penyampaian ekspresi dalam diskusi publik yang bertendensi negatif bagi PT Pos Indonesia akan melukai perasaan ribuan karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, memelihara kehormatan seragam yang mereka kenakan, dan bersungguh-sungguh bekerja dengan baik.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Cahyat Rohyana menanggapi gelaran diskusi publik yang mengangkat tema “Konsolidasi Aliansi Masyarakat Peduli PT Pos Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/4).


“Diskusi publik adalah bagian dari hak berekspresi. Kami menilai diskusi tersebut bertendensi negatif terhadap PT Pos Indonesia yang sangat dimungkinkan terkait dengan tindakan tegas terhadap karyawan yang telah dipecat karena kasus pelanggaran disiplin,” jelasnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Cahyat menegaskan bahwa penyampaian ekspresi yang dilakukan dengan basis informasi yang tidak utuh dan dimaksudkan untuk tujuan negatif kepada PT Pos Indonesia adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima pihaknya.

“Kami akan menggunakan hak jawab kami atas pemberitaan tersebut,” lanjutnya.

“Kami mengingatkan bahwa info-info negatif tentang PT Pos Indonesia dalam diskusi publik tersebut dapat menjadi fitnah dan pencemaran nama baik yang dapat berdampak hukum,” sambung Cahyat.

Sementara itu, kepada segenap jajaran PT Pos Indonesia, jajaran direksi PT Pos Indonesia meminta agar tetap menjaga soliditas. Kata Cahyat, suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing bisa membuat fokus kepada pencapaian kinerja perusahaan tetap terjaga.

"Jangan terprovokasi ajakan dari pihak manapun untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap kinerja perusahaan," imbaunya.

Adapun dalam diskusi tersebut, muncul dukungan untuk gerakan ganti direksi PT. Pos Indonesia.

Gerakan ini merupakan buntut dari dugaan PT Pos Indonesia melalui Direktur Jaringan, Retail dan Sumber Daya Manusia, Ira Puspadewi memecat atau mem-PHK secara semena-mena serta melanggar HAM

Empat orang karyawan PT Pos itu adalah Ketua DPW IV SPSI, Fadhol Wahab; Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Deni Sutarya; Sekjen DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Rachmad Fadjar dan Sekretaris DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten, Adang Sukarya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya