PT Pos Indonesia merupakan aset negara yang memiliki lebih dari 28 ribu karyawan.
Dengan begitu, setiap penyampaian ekspresi dalam diskusi publik yang bertendensi negatif bagi PT Pos Indonesia akan melukai perasaan ribuan karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, memelihara kehormatan seragam yang mereka kenakan, dan bersungguh-sungguh bekerja dengan baik.
Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Cahyat Rohyana menanggapi gelaran diskusi publik yang mengangkat tema “Konsolidasi Aliansi Masyarakat Peduli PT Pos Indonesia†yang digelar di Jakarta, Rabu (18/4).
“Diskusi publik adalah bagian dari hak berekspresi. Kami menilai diskusi tersebut bertendensi negatif terhadap PT Pos Indonesia yang sangat dimungkinkan terkait dengan tindakan tegas terhadap karyawan yang telah dipecat karena kasus pelanggaran disiplin,†jelasnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Cahyat menegaskan bahwa penyampaian ekspresi yang dilakukan dengan basis informasi yang tidak utuh dan dimaksudkan untuk tujuan negatif kepada PT Pos Indonesia adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima pihaknya.
“Kami akan menggunakan hak jawab kami atas pemberitaan tersebut,†lanjutnya.
“Kami mengingatkan bahwa info-info negatif tentang PT Pos Indonesia dalam diskusi publik tersebut dapat menjadi fitnah dan pencemaran nama baik yang dapat berdampak hukum,†sambung Cahyat.
Sementara itu, kepada segenap jajaran PT Pos Indonesia, jajaran direksi PT Pos Indonesia meminta agar tetap menjaga soliditas. Kata Cahyat, suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing bisa membuat fokus kepada pencapaian kinerja perusahaan tetap terjaga.
"Jangan terprovokasi ajakan dari pihak manapun untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap kinerja perusahaan," imbaunya.
Adapun dalam diskusi tersebut, muncul dukungan untuk gerakan ganti direksi PT. Pos Indonesia.
Gerakan ini merupakan buntut dari dugaan PT Pos Indonesia melalui Direktur Jaringan, Retail dan Sumber Daya Manusia, Ira Puspadewi memecat atau mem-PHK secara semena-mena serta melanggar HAM
Empat orang karyawan PT Pos itu adalah Ketua DPW IV SPSI, Fadhol Wahab; Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Deni Sutarya; Sekjen DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Rachmad Fadjar dan Sekretaris DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten, Adang Sukarya.
[ian]
