Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah menolak tegas revisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dari 9 Februari menjadi 23 September.
"Bagi kami, HPN pada 9 Februari merupakan harga mati dan PWI harus menolak inisiasi tersebut karena berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan pers nasional," tegas Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS dalam pernyataan sikap tertulis.
Menurut Amir, siapapun yang terlibat dalam gerakan tersebut telah menunjukkan itikad buruk yang harus dilawan oleh seluruh kekuatan pers nasional.
Perubahan tanggal HPN akan dibahas dalam rapat Dewan Pers pada hari ini (Rabu, 18/4) di Jakarta.
"Sikap Dewan Pers untuk mengubah tanggal dan bulan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) patut dinilai sebagai tindakan ceroboh sekaligus pengkhianatan terhadap sejarah kelahiran organisasi pers di Tanah Air," ujar Amir.
Dewan Pers dimintanya harus belajar sejarah tentang kelahiran pers nasional agar tidak bertindak ceroboh dan menjunjung tinggi fakta HPN diperingati pada 9 Februari.
Amir mengingatkan, peristiwa kelahiran PWI pada 9 Februari patut dilestarikan sebagai sejarah lahirnya pers nasional di tengah bara heroisme dalam kancah melawan penjajahan dari bumi Indonesia.
"Pemikiran dan langkah Dewan Pers kami nilai sebagai tindakan makar terhadap sejarah, yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antarwartawan dan organisasi kewartawanan," tegasnya.
PWI Jateng mendesak Pengurus Pusat PWI, Pengurus PWI Provinsi se-Indonesia serta masyarakat pers untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap Yoseph Adi Prasetyo, dan selanjutnya ditempuh langkah-langkah penyegaran kepemimpinan di Dewan Pers.
"Mendesak agar Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperjuangkan proporsi keterwakilan organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers berdasarkan fakta jumlah anggota," demikian Amir.
[wid]
