Berita

Laksda TNI Muchammad Richad/Puspen TNI

Pertahanan

Purnawirawan Dilarang Menyeret TNI Ke Kancah Politik Praktis

SELASA, 17 APRIL 2018 | 15:17 WIB | LAPORAN:

Keikutsertaan beberapa Purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi Netralitas Prajurit TNI.

Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Perwira Staf Ahli Tingkat III Bid. Polkamnas Panglima TNI Laksda TNI Muchammad Richad pada upacara 17-an di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/4).


Marsekal TNI Hadi menekankan pentingnya menjaga netralitasnya, karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

"Tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi, tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral," tegasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah seluruh wilayah Indonesia, termasuk rangkaian Pemilu 2019.

Menurutnya, pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air dan kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis.

"Saya minta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan kepada kita sekalian," ujarnya.       

Marsekal TNI Hadi menambahkan bahwa prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak ikut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila masyarakat meminta konfirmasi, sampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana.

"Jelaskan bahwa saat ini masyarakat harus lebih dewasa dalam bersikap di media sosial, karena kegaduhan yang timbul justru akan merugikan masyarakat sendiri," katanya.

Di sisi lain Panglima TNI mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 

Kemajemukan ini telah disadari oleh para pendahulu dan pendiri bangsa, sehingga menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia.

"Sejak awal para pendiri negara ini telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kesukuan, agama, dan golongan," terangnya.[wid]
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya