Sikap Partai Golkar menjelang Pilpres selalu menarik dicermati. Beringin yang teduh kadang mengeluarkan jurus-jurus mengagetkan karena banyak politisinya yang piawai bermanuver. Empat bulan menjelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU, bagaimana kesiapan Golkar? Apakah Airlangga, ketua umumnya, siap dicalonkan untuk mendampingi Jokowi di periode kedua?
Tim Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Khairizal Anwar mewawancarai Airlangga Hartarto pada Senin (9/4) lalu di Jakarta. Sambil makan siang, obrolan terasa mengalir santai. Selain tentang partai, Airlangga juga bicara Revolusi Digital 4.0 yang diluncurkan tanggal 4 bulan 4 oleh Kementerian Perindustrian yang dipimpinnya. Kami sempat mencandainya, “Ini bukan karena Golkar dapat nomor 4, lalu semuanya di-setting 4 ya.†Airlangga membalasnya dengan tawa.
Tentang manuver partai menjelang Pilpres, Airlangga menyatakan, strategi Golkar tidak didasarkan pada “jika†tetapi akan melihat fakta politik dulu. Harapannya, koalisi Golkar dengan PDIP dan partai lain, bisa terbangun solid sebelum 4 Agustus 2018, yaitu saat hari-hari pendaftaran capres-cawapres.
“Hubungan (koalisi) ini penting didorong dan dikembangkan. Jika jadi dan terbentuk koalisi sebelum pilpres, namanya kawin dan berjodoh. Nah, kalau koalisi sesudah pilpres, namanya kawin paksa. Tentu akan berbeda, antara pilihan berjodoh dan kawin paksa,†katanya, sambil tertawa.
Kelihatannya, Golkar makin lengket dengan PDIP ya? Baru-baru ini Anda diundang berbicara di Markas Banteng... Memang beberapa waktu lalu ada acara di markas PDIP Lenteng Agung. Dan baru pertama kali di acara Rakor Bidang Kemaritiman Partai PDIP, meminta masukan ke Golkar. Malahan, input dari Golkar akan dijadikan platform perjuangannya. Ini bukankah, sesuatu gestur politik yang luar biasa. Artinya, barrier politik dari Golkar ke PDIP, dan sebaliknya, dari PDIP ke Golkar, sudah dihilangkan. Hubungan ini penting didorong dan dikembangkan. Jika jadi dan terbentuk koalisi sebelum Pilpres, namanya kawin dan berjodoh.
Kalau koalisinya terbentuk setelah Pilpres? Nah, kalau koalisi sesudah Pilpres, namanya kawin paksa, hahaha (tertawa). Tentu akan berbeda, antara pilihan berjodoh dan kawin paksa. Dampaknya terlihat dari perkembangan politik lalu. (Terjadi) dinamika keras dan kencang. Tentu itu jadi sangat mempengaruhi program-program untuk masyarakat. Saat ini, kami sudah menjalin kesepakatan bahwa Partai Golkar dan PDIP, ke depan berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya ini, momentumnya dalam 5-10 tahun ke depan. Kami berharap berjodoh dan terus mendukung pemerintahan sampai 2024.
Di Markas PDIP, anda mengatakan jika Golkar bersama PDIP, tidak akan ada lawannya. Apakah ini berarti Golkar tidak akan ke lain hati? Golkar sudah komit. Ibaratnya, sudah akad dari awal. Jadi, ya akan konsisten dan lebih jelas sikapnya. Karena, kami berniat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Golkar di bawah kepemimpinan Anda, selain lengket dengan PDIP, juga sangat dekat ke Presiden. Bahkan, ada momen saat Anda jalan santai di Istana Bogor, Presiden mengenakan kaos kuning. Kami, Partai Golkar percaya kepada Bapak Presiden. Bahwa Presiden bisa membawa kemajuan bangsa Indonesia. Kepercayaan Partai Golkar itu kepada Presiden, tulus. Bahkan, kami katakan kepada Presiden, bahwa di periode berikutnya, kita akan ikut lebih banyak mewarnai pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan ikut mensejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, kami ingin ikut mengupayakan dan merealisasikannya.
Misal, Presiden mengatakan, setelah program infrastruktur selesai, maka perkembangan ekonomi akan makin baik. Bahkan banyak prediksi internasional mengatakan, Indonesia akan masuk 10 besar di tahun 2030, itu artinya kita akan keluar dari middle income trap (negara berpendapatan menengah). Nah, sekarang kita sudah punya rencana tegas, bagaimana keluar dari middle income trap itu. Maka, peta jalannya atau road map disiapkan. Partai Golkar bahkan menjadi satu-satunya yang sudah bicara bagaimana Indonesia sampai setelah 100 tahun merdeka, dengan road map-nya. Presiden meminta Bappenas membuat road map sampai tahun 2045. Bagi Partai Golkar, roadmap itu kita dalami untuk dijadikan program-program unggulan. (Bersambung)
