Sebanyak Rp 1 triliun anggaran Pemerintah akan difokuskan untuk pengadaan 1.000 alat pengering pascapanen. Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan 16 juta warga miskin di pedesaan.
Pemfokusan anggaran ini diambil dalam rapat Kementerian Pertanian (Kementan) 2018 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (15/4).
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo setuju dengan kebijakan ini. Alasannya, selama ini petani memang butuh alat pengering hasil panen. Dengan adanya alat pengering itu, hasil produksi petani akan lebih berkualitas, tahan lama, dan harganya lebih tinggi.
"Selama ini, kualitas gabah tidak bagus karena kadar air masih tinggi. Sebab, sistem pengering kita masih konvensional, masih andalkan terik matahari, yang terkadang banyak hujan di musim panen. Yang dilakukan Kementan sudah tepat dan sudah sejalan dengan perjuangkan Komisi IV," kata politisi senior Partai Golkar ini, kemarin.
Firman yakin, dengan alat itu, kesejahteraan petani meningkat. Dengan sendirinya, jumlah penduduk miskin akan berkurang signifikan. Dia pun setuju jika anggaran untuk pembelian alat pengering itu ditambah lagi.
"Saya rasa pengadaan pengering ini memang suatu kebutuhan. Bahkan (Rp 1 triliun) ini tidak cukup. Mungkin bisa tambah lagi. Sebab, problem yang terjadi selama ini, Bulog tidak mau beli gabah petani karena selalu katakan kadar air tinggi. Dengan kualistasnya sudah bagus, tidak ada alasan bagi Bulog tidak beli gabah petani," jelas dia.
Seusai rapat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan itu diambil menyusul banyaknya permintaan petani akan alat pengering pascapanen, khusus untuk gabah dan jagung.
"Kami sudah revisi anggaran Rp 1 triliun sebagaimana permintaan para petani saat Bapak Presiden melakukan kunjungan," ujarnya.
Saat ini, kata Amran, produktivitas petani, terutama jagung dan beras, meningkat tajam. Untuk jagung, Indonesia sudah mampu melakukan ekspor ke Filipina. Hanya saja, peningkatan produktivitas ini masih terkendala penanganan pascapanen sehingga banyak petani meminta agar alat pengering diperbanyak.
Nantinya, alat pengering itu akan langsung diberikan ke petani.
"Kami ingin
dryer ini dipegang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Agar kesejahteraan petani bisa dirasakan secara merata," kata Amran.
Di dalam rapat, Amran menekankan pada jajarannya agar juga fokus pada gerakan komoditas yang langsung menyentuh ke masyarakat miskin, yang saat ini tercatat sekitar 26 juta. Gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit, sesuai target nasional menjadi di bawah 10 persen tahun 2018. Untuk tahap awal, program pengentasan kemiskinan ditargetkan pada 1.000 desa di 100 kabupaten.
"Rencananya, kita beri bantuan 50 ekor ayam 1 rumah, juga ada kambingnya. Kita juga memberi tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, pepaya, dan tanaman perkebunan seperti kopi dan seterusnya berdasarkan keunggulan dan budaya tanam suatu daerah. Ini adalah solusi permanen untuk atasi kemiskinan di pedesaan yang jumlahnya dari total total 26 juta, di desa ada 16,9 juta. Itu kita selesaikan atas perintah Bapak Presiden," terang Amran.
Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Kementan akan menerjunkan tim langsung ke lapangan. Penerima bantuan dipastikan sesuai data Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Tim tersebut akan mengawal untuk memastikan program ini bisa berhasil membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
"Itu kami buatkan kandangnya, langsung kami masukan ayamnya, juga kambingnya. Tinggal pelihara. Kami siapkan biayanya untuk 6 bulan sampai bertelur, buat pakan. Setelah menghasilkan, kita biarkan mandiri. Bibitnya juga kita galikan, tanamkan. Jadi mereka terima jadi. Pendampingan kita kawal betul sampai menghasilkan," jelas dia.
Untuk tahap awal ini, Kementan akan fokus pada delapan wilayah yang menjadi fokus gerakan pengentasan kemiskinan berbasis pertanian ini. Delapan wilayah itu antara lain beberapa di Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selelatan, dan Lampung. Untuk pelaksanaannya, Kementan akan merangkul Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan Kemnesos, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan kementerian/lembaga terkait.
"Kami lihat ada kabupaten di Indonesia seperti Banyuwangi, dulu kemiskinannya 39 persen dan hari ini turun menjadi 8,6 persen. Kami bersama bupati, Kementan berikan bibit langsung kepada yang masuk dalam daftar keluarga miskin, langsung ke sasaran. Sehingga kami yakin, atas arahan Presiden, ke depan kemiskinan turun 1 digit," tambah Amran.
[ian]
