Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen menjembatani masyarakat masuk pasar kerja maupun berwirausaha.
Karenya, masyarakat jangan memandang pendidikan vokasi sebagai second class atau pilihan ke dua ketika tidak diterima di lembaga pendidikan umum.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat menjadi narasumber Seminar Nasional tentang Teknologi, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Banyumas, Sabtu petang (14/4).
"Terkait pendidikan vokasi saya ingin mengajak masyarakat untuk meyakini bahwa sesungguhnya pendidikan vokasi ini bisa menjadi jembatan kalau kita menginginkan anak-anak kita ini masuk pasar kerja atau berwirausaha," katanys.
Selama ini, kata Menaker, masyarakat masih sering terjebak pada orientasi lembaga pendidikan umum. Namun ketika pilihan ada di pendidikan umum, tidak sedikit lulusannya malah kesulitan masuk ke pasar kerja.
Untuk itu yang ingin masuk ke pasar kerja ataupun berwirausaha, Menaker menganjurkan memilih pendidikan vokasi. Dimana, sistem pendidikan yang terapkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha/ibdustri.
"Harus mulai dibangun kepercayaan mengenai vokasi ini di masyarakat. Bahwa pendidikan vokasi ini bukan kelas dua, pendidikan vokasi itu bagus apalagi dikaitkan dengan pekerjaan," jelas Menaker.
Selain pendidikan vokasi, kata Menaker, pemerintah juga terus menggenjot peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain diselenggarakan secara gratis, akses dan mutu pelatihan vokasi di BLK terus diperkuat.
Apalagi, saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan menengah ke bawah (SD-SMP). Dari 128 juta orang angkatan kerja, sebesar 60,08 persen berpendidikan menengah ke bawah.
"Pemerintah terus menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi, khusus bagi masyarakat yang ingin membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan dan memiliki akses," katanya.
[dzk]
