Berita

Politik

Lebih Ekstrim Lagi, Relawan Sadar Kampanyekan Gerakan Asal Bukan Jokowi

SABTU, 14 APRIL 2018 | 07:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menjelang Pilpres 2019, kampanye hashtag atau tanda pagar (tagar) #2019PresidenBaru dan #2019GantiPresiden semakin masif. Kini, sosialisasi untuk melawan petahana Joko Widodo lebih ekstrim lagi.

Adalah Komunitas Relawan Sadar (KORSA) yang akan masifkan kampanye presiden baru dan ganti presiden menjadi gerakan asal bukan Jokowi (#2019AsalBukanJokowi).

Kordinator KORSA Amirullah Hidayat mengatakan gerakan 2019 presiden baru dan 2019 ganti presiden adalah suatu bukti ungkapan jeritan rakyat yang sudah muak dengan tindakan dan kebijakan rezim saat ini. Akibat kebijakan dan tindakan pemerintahan kehidupan rakyat menderita, kedaulatan negara tergadai.


"Maka kami akan masifkan gerakan ini menjadi Gerakan Asal Bukan Jokowi. Dengan gerakan ini nantinya siapa pun lawan Jokowi dalam Pilpres akan mudah mengalahkan Jokowi walaupun seandainya berhadapan dengan kotak kosong," ujar Amirullah.

KORSA akan mensosialisasikan Gerakan Asal Bukan Jokowi karena mereka menilai kalau rakyat mau sejahtera dan negeri bermartabat tidak ada pilihan lain, wajib kalahkan Jokowi. Sebab bila Jokowi dibiarkan memimpin negara ini dua periode sungguh akan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara.

"Maka kami akan bergerak memasifkan Gerakan Asal Bukan Jokowi ini di tengah tengah rakyat. Kami yakin dengan gerakan ini cita-cita mengalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019 akan membesar dari Sabang sampai Marueke, kami yakin Jokowi pasti gagal melanjutkan dua periode," papar tokoh muda Muhammadiyah ini.

Ditambahkan Amirullah, hasil kajian KORSA gerakan Asal Bukan Jokowi adalah hak konstitusional seorang warga negara sehingga bukan sebagai pelanggaran hukum. Tetapi pihaknya siap menanggung segala resiko jika rezim Jokowi memaksakan ini sebagai suatu gerakan elanggaran hukum.

"Resiko ini kami ambil untuk menembua kesalahan masa lalu karena menjadi relawan dan terlibat dalam menaikkan Jokowi menjadi Presiden pada Pilres 2014," demikian Amirullah Hidayat. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya