Kalangan dewan optimis pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan cepat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
"Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," jelas Anggota komisi VIII DPR RI Samsuniang dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Jumat (13/4).
Hal yang sama diutarakannya di sela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, pagi tadi.
Anggota legislatif asal Sopeng tersebut mengajak pendamping dan administrator database PKH memahami nawa cita visi misi pembangunan pemerintah.
"Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintah era Jokowi yaitu infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," ujar legislator asal PDIP tersebut.
Menurut dia, pembangunan insfrastruktur dimaksudkan agar terjadi konektivitas antar wilayah yang mendukung perekonomian rakyat. "Sebentar lagi masyarakat Sulawesi akan merasakan kereta api Trans Sulawesi," tutur Samsu.
Pada era Jokowi pula digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya.
Pada sektor pengentasan kemiskinan Samsuniang mengungkapkan pemerintah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih 3,5 keluarga, maka pada 2017 menjadi 6 juta keluarga.
"Dan pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai 10 juta keluarga," seru Samsuniang.
Samsu Niang juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini mampu menunjukkan kinerja yang baik.
"Kalau kalian bekerja baik, maka komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsuniang disambut tepuk tangan peserta bimtap.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat juga berpendapat senada. Kata dia, Pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat.
Harry mengingatkan untuk mencapai tujuan itulah keberadaan SDM Pelaksana PKH yg saat ini mencapai sekitar 40.000 orang memiliki peran yang strategis.
"Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," pesan Harry.
Selain itu, dia juga mengajak para pendamping untuk bekerjasama dan saling sinergi. "Dalam upaya perubahan perilaku KPM, silakan bersinergi dengan pekerja sosial supervisor agar pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat terjaga kualitasnya," tutur Harry.
Harry juga menantang para pendamping untuk mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. "Tekadkan hati agar dalam waktu secepatnya KPM dampingan Anda segera keluar dari kemiskinan," tandasnya.
[sam]
