. Gerakan #GantiPresiden2019 secara hukum sah. Gerakan ini sama halnya dengan pendukung Jokowi yang menginginkan sang junjungan memimpin Indonesia dua periode.
"Dalam prespektif hukum, tagar ganti presiden sah secara konstitusional, sama halnya mereka yang ingin Jokowi dua periode. Mengapa boleh berkoar presiden dua periode, terus kita bikin tagar ganti presiden kok sewot? Nggak boleh dong, ini kan demokrasi," ujar advokat yang kini menjadi Penasihat Presidium Alumni 212 Eggi Sudjana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/4).
Dia tegaskan dalam perspektif hukum kontetasi adalah hak. Hak untuk memilih atau dipilih.
"Kalaupun saya nggak milih dia, bahkan saya anti dia boleh juga. Sepanjang koridor hukum tidak anarkis. Di dalam prespektif hukum itu clear sudah, bahwa tagar ganti presiden sah," lanjutnya.
Menurut Eggi, kesewotan Jokowi justru menunjukan Jokowi panik menghadapi realitas politik bahwa banyak masyarakat yang meninginkan Jokowi diganti.
"Jadi sikap reaktifnya itu, itu bahasa hati nurani yang terdalam diungkap bahwa dia panik. Banyak pengen diganti, sementara orang pengennya dua periode dari kelompok dia kok ternyata banyak yang pengen ganti dia. Itu bahasa kepanikannya secara politik," papar Eggi.
"Apalagi Jokowi biasanya nggak gitu kan. Dia biasanya kan rapopo, santai. Kok sekarang ngamuk-ngamuk gitu, juga logikanya gak masuk dengan mengatakan 'memang yang bisa ganti presiden kaos, kan yang ganti presiden rakyat?'. Nah Jokowi lupa yang pakai kaos siapa, kan rakyat. Di situ dia panik, ngggak logis, itu bentuk ketakutannya," tutup Eggi.
[dem]
