Kehidupan demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berjalan baik. Saat masyarakat melakukan kritik, pemerintah maupun pendukungnya malah menganggap sebagai oposan atau orang-orang yang berasal dari lingkaran oposisi.
"Ketika kita melakukan kritik kita dibilang oposan. Harusnya sebagai penguasa bisa membedakan kalau ini kritik untuk kepentingan rakyat, ini sekedar kritik untuk kepentingan politik," kata Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat Manalu dalam diskusi bertajuk 'Kritik di Tahun Politik' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).
Alih-alih membedakan kritik demi kepentingan rakyat kecil atau bukan, pemerintah yang seakan gerah dengan banyaknya krtitikan malah membuat regulasi yang bertujuan untuk membungkam aktivis.
"Kita kritisi, dibuatlah instrumen hukum yang diduga sebagai upaya untuk membungkam rakyat. ITE, UU MD3. Lo mau ngomong apa kena. Ini luar biasa ngeri untuk para aktivis," sesalnya.
Aturan tersebut menurut dia merupakan bentuk nyata dari ketakutan pemerintah.
"Pemerintah kita sedang galau, ketakutan, kalau dikritisi dianggap menyerang dan dari kelompok sebelah. Padahal kami tidak tahu sebelah mana dimaksud. Harapan kita adalah kembalikan kebebasan kami dalam menyampaikan pendapat sehingga negara bisa menjalankan amanahnya dengan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
[dem]
