Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) Setya Novanto mengakhiri pledoinya dengan membaca puisi.
Sebelum membacakan puisi tersebut, Novanto sempat meminta izin kepada majelis hakim.
"Mohon izinkan saya membaca puisi, selama satu menit," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).
Dengan suara bergetar dirinya menyebutkan nama pembuat puisi yang akan dibacakan.
"Ini puisi dari Linda Djalil untuk mas Novanto," ungkap Novanto dengan nada bergetar.
Berikut Puisi diberi judul Di Kolong Meja.
Di kolong meja ada debu yang belum tersapu
karena pembantu sering pura-pura tak tahu.
Di kolong meja ada biangnya debu yang memang sengaja tak disapu.
Bersembunyi berlama-lama karena takut dakwaan seru melintas membebani bahu.
Di kolong meja tersimpan cerita seorang anak manusia menggapai hidup, gigih dari hari ke hari meraih ilmu dalam keterbatasan.
Untuk cita-cita kelak yang bukan semu tanpa lelah dan malu bersama debu menghirup udara kelabu.
Di kolong meja muncul cerita sukses anak manusia
Yang semula bersahaja akhirnya bisa diikuti siapa saja karena cerdas caranya bekerja.
Di kolong meja ada lantai yang mulus tanpa cela
Ada pula yang terjejal bergelombang siap menganga mengadang segala cita-cita.
Apabila ada kesalahan membahana kolong meja siap membelah menerkam tanpa bertanya
Bahwa sesungguhnya ada beberapa sosok yang sepatutnya jadi sasaran.
Di kolong meja ada pecundang yang bersembunyi sembari cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci warisan kesalahan.
Apakah mereka akan senantiasa di sana
dengan mental banci berlumur keringat ketakutan
Dan sesekali terbahak melihat teman sebagai korban menjadi tontonan?
Jakarta, 5 April 2018Novanto sebelumnya dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara selama 16 tahun dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Jaksa juga menuntut Novanto membayar uang pengganti sebesar 7,4 juta dollar Amerika Serikat terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Apabila menggunakan kurs dollar AS tahun 2010 senilai Rp 9.800, maka uang pengganti itu senilai sekitar Rp 72,5 miliar.
Selain itu, hak politik Novanto juga diminta agar dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.
Dalam tuntutan, jaksa KPK juga menolak permohonan Novanto untuk memperoleh status sebagai justice collaborator. Menurut jaksa, Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
[nes]
