Berita

Foto: Istimewa

Dunia

KSP: Utang Negara Tak Bisa Dilihat Secara Parsial

JUMAT, 13 APRIL 2018 | 14:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Utang itu berasosiasi negatif. Namun demikian, apabila utang itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif justru utang itu akan menjadi return yang besar. Karena itu, utang tak bisa dilihat secara parsial.

Demikian disampaikan Deputi III Kantor Staf Presiden, Wahyu Widodo. Mantut Wahyu, kalau dikatakan 100 persen untuk infrastruktur, tentu saja tidak. Utang itu juga  untuk menutup defisit negara. Dan kebijakan ini antara kontraktif (diam saja) atau ekspansif (lari kencang).

"Karena kita ekspansif belanja kita lebih besar daripada pendapatan," kata Wahyu, dalam diskusi yang dilaksanakan DPP Taruna Merah Putih (TMP) di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait dengan tema 'Menakar Utang Jokowi" di Kantor DPP TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta.


Wahyu mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintah sudah mencapai 180,215 miliar dolar AS.  Utang luar negeri itu memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya, uang terhadap IMF dulu itu karena Indonesia menjadi anggota IMF. Itu juga karena Indonesia kekurangan devisa.

"Kenapa kita berhutang? Ada hakikat lain yg biasanya menjadi bagian hubungan antar negara-negara dunia. Yaitu surplus dana. Maka pakailah keuangan itu dengan produktif misalnya membeli deposito, obligasi," ungkapnya, di hadapan ratusan peserta.

Wahyu menjelaskan mengapa tidak hanya dengan pajak saja. Ia menjelaskan bahwa negara berkembang itu perlu pinjaman karna pembangunan tidak bisa ditunda, simpanan domestik tidak cukup atau  terlalu lama diakumulasi dan perlu pendanaan segera. Sementara di antara keuntungan utang adalah manfaat pembangunan segera dinikmati

"Kenapa utang? Karna defisit anggaran. Kenapa defisiit? Karna kita eskpansif. Kenapa ekspansif karna kita sedang mempercepat pembangunan. PDB itu adalah seluruh produksi yang dilakukan di negara Indonesia itu berapa. Kalau diitung secara keseluruhan PDB kita itu sekitar 14.000 triliun," ungkapnya. [mel]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya