Berita

Foto: Istimewa

Global

KSP: Utang Negara Tak Bisa Dilihat Secara Parsial

JUMAT, 13 APRIL 2018 | 14:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Utang itu berasosiasi negatif. Namun demikian, apabila utang itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif justru utang itu akan menjadi return yang besar. Karena itu, utang tak bisa dilihat secara parsial.

Demikian disampaikan Deputi III Kantor Staf Presiden, Wahyu Widodo. Mantut Wahyu, kalau dikatakan 100 persen untuk infrastruktur, tentu saja tidak. Utang itu juga  untuk menutup defisit negara. Dan kebijakan ini antara kontraktif (diam saja) atau ekspansif (lari kencang).

"Karena kita ekspansif belanja kita lebih besar daripada pendapatan," kata Wahyu, dalam diskusi yang dilaksanakan DPP Taruna Merah Putih (TMP) di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait dengan tema 'Menakar Utang Jokowi" di Kantor DPP TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta.


Wahyu mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintah sudah mencapai 180,215 miliar dolar AS.  Utang luar negeri itu memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya, uang terhadap IMF dulu itu karena Indonesia menjadi anggota IMF. Itu juga karena Indonesia kekurangan devisa.

"Kenapa kita berhutang? Ada hakikat lain yg biasanya menjadi bagian hubungan antar negara-negara dunia. Yaitu surplus dana. Maka pakailah keuangan itu dengan produktif misalnya membeli deposito, obligasi," ungkapnya, di hadapan ratusan peserta.

Wahyu menjelaskan mengapa tidak hanya dengan pajak saja. Ia menjelaskan bahwa negara berkembang itu perlu pinjaman karna pembangunan tidak bisa ditunda, simpanan domestik tidak cukup atau  terlalu lama diakumulasi dan perlu pendanaan segera. Sementara di antara keuntungan utang adalah manfaat pembangunan segera dinikmati

"Kenapa utang? Karna defisit anggaran. Kenapa defisiit? Karna kita eskpansif. Kenapa ekspansif karna kita sedang mempercepat pembangunan. PDB itu adalah seluruh produksi yang dilakukan di negara Indonesia itu berapa. Kalau diitung secara keseluruhan PDB kita itu sekitar 14.000 triliun," ungkapnya. [mel]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Dino Patti Djalal Endus Tim Siluman Mulai Bergerak

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:51

Trump Ancam Serang Iran Besok

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:50

Wajah Indonesia di WCCE 2026, Mulai Film Jumbo hingga Komedi Pandji

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:34

Survei: 64 Persen Publik Tidak Puas dengan Program MBG

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:21

Dino Patti Djalal Buka Suara soal Kabar Ketemu Dubes Singapura dan Saiful Mujani

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:46

Istiqomah Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:28

Zurich Topas Life Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:06

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Anak-anak Korban Karhutla Diminta Tetap Semangat Belajar

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:37

Kedubes Singapura Tegaskan Kabar Pertemuan Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Hoaks

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:19

Selengkapnya