Berita

Hendropriyono/RMOL

Politik

Hendropriyono: Capres-Capres Ada Yang Pasien Terawan, Cuma Nggak Ngaku

JUMAT, 13 APRIL 2018 | 13:41 WIB | LAPORAN:

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunda pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono yang sempat menjadi pasien dokter Terawan miris dengan sikap PB IDI.

"Itu persoalan di sekolahan sana. Yang penting rakyat sembuh, kan itu. Kalau sampai dilarang praktik saya lari ke dukun aja, yang nggak diatur prakteknya. Itu menjerumuskan rakyat," ucapnya usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan PKPI sebagai peserta pemilu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).


Menurutnya praktek yang dilakukan Dokter Terawan sudah dirasakan oleh banyak kalangan pejabat tinggi. Hanya, lanjut dia, tidak banyak orang yang mengakui keberhasilan metode 'brain wash' kepala RSAPD tersebut.  

"Kalau yang kaya saya gampang bisa ke luar negeri, kalau nggak punya duit mau gimana? Dan ribuan jumlahnya, termasuk saya. Dan pemimpin capres-capres juga ada yang pasiennya, cuma nggak mau pada ngaku saja. Saya sih ngaku aja, yang mantan ada, yang calon ada," bebernya.

Menurut dia, selama rakyat terobati dengan baik seharusnya metode Terawan tak perlu dipersoalkan teorinya.

"Jadi menurut saya sudahlah yang penting rakyat, kalau rakyat banyak yang stroke pada mati ini ada orang bisa ngobatin apa salahnya diobatin, kalau teori salah itu ya masalah teorinya aja," tegasnya.

Kuncinya sekarang masih menurut dia, ada di tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai regulator. Kemenkes yang berhak dan wajib mengatur izin praktek kedokteran.  

"Titik kritisnya rekomendasi praktek dokter, itu kan adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Bukan kewajiban LSM. LSM ini kan non government kok, yang punya kewenangan mengatur ya kan government. Jadi titik itu harus dipegang, saya menyayangkan rekomendasi yang diajukan," tutupnya.[wid]


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya