Gara-gara Beda Definisi, RUU Terorisme Molor Lagi

. Pembahasan RUU Terorisme di DPR kembali molor. Pada Rapat Paripurna DPR Selasa lalu, diputuskan pembahasan RUU yang merupakan revisi atas UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diperpanjang sampai masa sidang berikutnya. Padahal, awalnya RUU ini ditargetkan rampung Desember lalu.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i beralasan, diperpanjangnya pembahasan lantaran masih ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR dalam mendefinisikan terorisme.

"Belum disepakati unsur-unsur redaksional dalam definisi terorisme. Pemerintah meminta diberi waktu untuk menyusun redaksionalnya sendiri," kata politisi Partai Gerindra ini, Kamis (12/4).

Kata Syafi’i, Pansus RUU Terorisme sebenarnya sudah punya definisi mengenai terorisme. Pansus mendefinisikan terorisme sebagai kegiatan ataupun aksi yang bisa menimbulkan rasa takut, merusak objek-objek vital, termasuk potensi yang muncul karena ada hubungan lintas negara.

Mengenai pasal-pasal kontroversial seperti pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris, sudah beres. DPR dan Pemerintah sudah sepakat melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Kini, kesepakatan itu hanya tinggal dituangkan dalam redaksi yang tepat.

"Tinggal redaksionalnya saja belum siap. Jadi, unsur-unsur yang disepakati sudah beres, hanya belum disepakati redaksionalnya. Pemerintah belum cocok dengan redaksi yang kami usulkan, mereka mau buat redaksi sendiri. Jadi, kita tunggu saja," tambah dia.

Pansus RUU Terorisme dibentuk 18 April 2017. Selama pembahasan, terdapat berbagai macam perbedaan pendapat yang cukup mendalam seperti definisi terorisme, keterlibatan TNI, hingga sanksi yang akan diberikan. [rus]