Berita

Novel Baswedan/Net

Politik

Busro: Tidak Ada Indikasi Kesungguhan Pemerintah Menyelesaikan Kasus Novel

KAMIS, 12 APRIL 2018 | 14:44 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Belum tuntasnya kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan membuat malu negara.

Begitu pandangan Wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah Busro Muqqodas terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Menurutnya, kasus penyerangan dengan air keras itu tergolong sederhana, namun sudah setahun berjalan, kepolisian belum menemukan pelaku.


Mantan Ketua KPK periode 2010 itu menilai tidak ada keseriusan dari Presiden Joko Widodo untuk ikut menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi lain masyarakat terus meminta kejelasan pemerintah mengenai kasus penyerangan yang terjadi pada 11 April 2017 lalu.

"Sudah satu tahun. Tidak ada indikasi kesungguhan dari pemerintah," ujar Busro di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Lebih lanjut Busro menilai tidak adanya keseriusan Jokowi dapat dikategorikan pemerintah tidak berpihak pada aktor utama penyerangan Novel.

Menurutnya untuk mengungkap aktor atau dalang dibalik kasus ini diperlukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) seperti yang dilakukan saat mengungkap kasus kematian aktivis Munir.

Kenapa presiden tidak membentuk TGPF yang dulu pernah dibentuk dalam kasus Munir? Sampe sekarang enggak ada respon. Inilah yang saya katakan, selevel Presiden enggak ada respons. Menunda nunda sampai satu tahun," ujar Busro.

Sebelumnya Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan Polri yang menagani kasus ini mengaku telah bekerja maksimal untuk menangkap pelaku hingga aktor dibalik penyiraman Novel.

Dari hasil pemeriksaan 80 saksi itu, kata Iqbal penyidik telah mendapatkan petunjuk juga keterangan yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, sambung mantan Kapolres Jakarta Utara ini Kepolisian terus bergerak ke depan dalam upaya mengungkap peristiwa yang membuat mata kanan Novel Baswedan tidak berfungsi dengan baik. [nes] 

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya