Berita

PSI/Net

Politik

PSI: Utang Solusi Efisien Tutupi Kekurangan Modal

RABU, 11 APRIL 2018 | 23:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dalam dunia bisnis utang adalah hal biasa, bahkan menjadi suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari.

Begitu kata Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo menanggapi perkembangan mengenai polemik utang negara di tengah masyarakat.

Kata dia, masyarakat yang masih salah kaprah soal utang pemerintah. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Tolong carikan pengusaha sukses di muka planet bumi ini yang tidak berhutang diawalnya. Dan carikan juga negara besar dan kaya raya serta sejahtera yang tidak punya utang diawalnya," tantang Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/4).

Rizal menguraikan bahwa utang merupakan cara paling efisien menutupi kekurangan modal usaha. Utang bisa membuat pengusaha membuat terobosan untuk membuat lompatan besar dari sisi aset dan kekayaan, serta kesejahteraan.

"Demikian juga dalam mengelola negara," sambungnya.

Dia kemudian menguraikan mengenai kondisi utang Indonesia. Kata dia, pembangunan infrastruktur Indonesia periode 2014 hingga 2019 membutukan dana Rp 5.000 triliun. Dana sebesar itu tentu tidak bisa dipenuhi melalui anggaran dari APBN.

"Suka tidak suka, kita harus ngutang untuk menambal anggaran. Kecuali kita tidak ingin membangun," beber dia.

Terpenting dari utang ini adalah ekonomi nasional mampu menopang beban. Rasio antara produk domestik bruto (PDB) dengan besaran utang menjadi patokan kemampuan negara berutang,

Pada era Orde Baru, jelasnya, utang pemerintah hanya Rp 551,4 triliun. Namun, rasionya mencapai 57,7 persen dari PDB. Jika dilihat kasat mata, utang warisan Orde Baru terbilang kecil.

"Tapi sejatinya, utang sekecil itu sudah cukup merontokan perekonomian nasional pada 1998," tutur Rizal.

Kini di era Jokowi, meski utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.849 triliun, rasio dengan PDB terbilang kecil yakni 27 persen.

"Rasio ini jauh dari batas yang ditetapkan UU, yakni sebesar 60 persen dari PDB," terangya.

"Jadi selama risiko rendah dan tujuannya untuk hal produktif, maka utang adalah pilihan yang paling efisien," tukasnya. [ian]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya