Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Love Affair Jokowi Yang Nyaris Berakhir

RABU, 11 APRIL 2018 | 14:26 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

POLITIC is the art of all impossibilities. Karena semakin menyimpang dari Trisakti, ekonomi yang stagnant akibat kebijakan ekonomi super-konservatif karena creditor-driven, import policy yang merugikan petani, dan hukum yang tidak adil terhadap umat Islam mengakibatkan 'love affair' rakyat terhadap Jokowi nyaris berakhir.

Dulu, karena cinta semua kelemahan dimaafkan. Hari ini 'love affair' nyaris berakhir sehingga semua hal kecil jadi masalah.

Itulah yang menjelaskan kenapa electability turun terus sampai 35 persen. Dengan larangan Bawaslu untuk memberikan hadiah kepada rakyat, electability bisa drop ke 25 persen.


At that level anything can happen. With Prabowo Subianto stuck at 20 persen, nobody can be sure to win, it is very fluid. The time has come for the emergence of the alternative.  

Reaksi Jokowi yang emosional menunjukkan gejala mulai shaky.

Beberapa menteri 'main' to the maximum (Rini Soemarno dan Enggartiasto Lukita) dan semakin menjauh dari Trisakti (neoliberalisme Sri Mulyani). Tapi di sisi lain tidak berani memecat karena takut partai mencabut dukungan.  

Akibatnya, policy makin jauh dari rakyat. Kondisi ini tidak akan membaik sampai 2019.

Dengan harga minyak mentah yang akan terus naik, di atas  70 dolar AS per barrel, subsidi BBM sampai 2018 bisa mencapai Rp 35 triliun, dan kenaikan Fed Rate, tekanan terhadap defisit anggaran, current account defisit dan kurs rupiah akan semakin menyulitkan.

Pilihan-pilihan Jokowi semakin terbatas. Stagnasi ekonomi dan penurunan daya beli rakyat akan berlanjut sampai 2019.

Partai-partai bisa jadi akan terus mendukung Jokowi, tetapi mayoritas anggota partai akan mencari tokoh yang bisa menyelamatkan ekonominya. Nyaris seperti tagline Bill Clinton vs George Bush Jr: "It’s the economy, stupid!" [***]

Tulisan ini adalah sikap pribadi, tidak mewakili institusi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya