Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mendeklarasikan program nasional anti stunting. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Kepala Staf Presiden Jenderal (purn) TNI Moeldoko menyebut bahwa Indonesia masih merupakan negara dengan status gizi buruk dari World Health Organization (WHO). Tercatat, 7,8 juta dari 23 juta balita menderita stunting.
“Presiden akan mendeklarasikan menjadi program nasional. Nantinya para menteri akan turun ke posyandu-posyandu untuk ikut menggerakkan. Dalam bulan ini harus sudah mulai,†ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (10/4).
Guna menekan angka masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang ini, pemerintah juga telah menetapkan 100 kabupaten untuk mendapatkan penanganan prioritas stunting.
"Prioritas awal di 100 kabupaten," lanjutnya.
Mantan panglima TNI itu menjelaskan bahwa kasus-kasus stunting tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah pelosok tanah air. Bahkan, di Pulau Jawa pun, angka stunting masih tergolong tinggi.
“Diharapkan, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dapat segera dilakukan. Pasalnya, banyak sektor yang terkait dengan penanganan stunting, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, gizi dan pangan, hingga infrastruktur,†tukasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf juga menyebut stunting sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama, sehingga semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini.
Kata dia, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan dalam menanganinya karena tanpa keinginan yang kuat dari pemerintah daerah sulit menurunkan angka stunting.
Kendati begitu, Dede mengakui penanganan kasus stunting cukup baik, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terbukti angka stunting mengalami kemajuan yang signifikan.
"Angka stunting dari 32 persen turun menjadi 27 persen, mudah-mudahan bisa turun lagi," harapnya.
[ian]
