Berita

Mukhamad Misbakhun/RMOL

Politik

Misbakhun: Oposisi Jangan Hiprokrit, Utang Negara Disetujui Wakil Mereka Di DPR

SENIN, 09 APRIL 2018 | 07:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah Jokowi-JK sudah sangat berhati-hati dalam berutang.
Penggunaan anggaran negara pun jelas peruntukkannya yang dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Berbicara soal utang negara, pemerintah sudah sangat hati-hati dan kita bisa menilainya dengan objektif. Bahkan dalam laporan keuangan negara di pemerintahan Jokowi mendapatkan predikat WTP, jadi clear," kata politikus Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun terus melontarkan pembelaan pada Jokowi. Bahkan Misbakhun menggelar acara bertemakan "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" demi menjelaskan berbagai kebijakan Presiden ketujuh RI tersebut.

Misbakhun terus melontarkan pembelaan pada Jokowi. Bahkan Misbakhun menggelar acara bertemakan "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" demi menjelaskan berbagai kebijakan Presiden ketujuh RI tersebut.

Kembali soal utang. Menurut Misbakhun, utang di era Presiden Jokowi digunakan untuk kepentingan pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Coba dilihat, adakah di dunia ini negara yang tidak punya utang? Setelah itu, baru kita bicara lebih objektif tentang utang," katanya.

Misbakhun lantas mencontohkan China yang bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Jurusnya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif.

Indonesia pun masuk kategori negara dengan pendapatan menengah. Hanya untuk membiayai pembangunan tak bisa mengandalkan penerimaan negara semata, tapi juga menggunakan pembiayaan dari utang.

Misbakhun menegaskan, partai-partai politik yang mengkritik jumlah utang pemerintah sebenarnya sudah menyetujuinya melalui fraksi-fraksi mereka di DPR.

"Oposisi jangan hipokrit karena mereka sudah setuju semua sewaktu anggaran dibahas oleh wakil-wakil mereka di DPR," imbuh Misbakhun dalam keterangannya.[wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya