Berita

Mukhamad Misbakhun/RMOL

Politik

Misbakhun: Oposisi Jangan Hiprokrit, Utang Negara Disetujui Wakil Mereka Di DPR

SENIN, 09 APRIL 2018 | 07:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah Jokowi-JK sudah sangat berhati-hati dalam berutang.
Penggunaan anggaran negara pun jelas peruntukkannya yang dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Berbicara soal utang negara, pemerintah sudah sangat hati-hati dan kita bisa menilainya dengan objektif. Bahkan dalam laporan keuangan negara di pemerintahan Jokowi mendapatkan predikat WTP, jadi clear," kata politikus Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun terus melontarkan pembelaan pada Jokowi. Bahkan Misbakhun menggelar acara bertemakan "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" demi menjelaskan berbagai kebijakan Presiden ketujuh RI tersebut.

Misbakhun terus melontarkan pembelaan pada Jokowi. Bahkan Misbakhun menggelar acara bertemakan "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" demi menjelaskan berbagai kebijakan Presiden ketujuh RI tersebut.

Kembali soal utang. Menurut Misbakhun, utang di era Presiden Jokowi digunakan untuk kepentingan pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Coba dilihat, adakah di dunia ini negara yang tidak punya utang? Setelah itu, baru kita bicara lebih objektif tentang utang," katanya.

Misbakhun lantas mencontohkan China yang bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Jurusnya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif.

Indonesia pun masuk kategori negara dengan pendapatan menengah. Hanya untuk membiayai pembangunan tak bisa mengandalkan penerimaan negara semata, tapi juga menggunakan pembiayaan dari utang.

Misbakhun menegaskan, partai-partai politik yang mengkritik jumlah utang pemerintah sebenarnya sudah menyetujuinya melalui fraksi-fraksi mereka di DPR.

"Oposisi jangan hipokrit karena mereka sudah setuju semua sewaktu anggaran dibahas oleh wakil-wakil mereka di DPR," imbuh Misbakhun dalam keterangannya.[wid]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya