Berita

Foto: Net

Politik

Pimpinan DPR Munculkan Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD

SABTU, 07 APRIL 2018 | 01:59 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD kembali dimunculkan. Alasannya, karena pilkada langsung memakan biaya yang tinggi dan acapkali menimbulkan korupsi dari kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut wacana ini dimunculkan oleh pimpinan DPR. Sementara dirinya sebagai perwakilan pemerintah mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut.  

"Nantinya Ketua DPR akan ketemu Bapak Presiden, lalu KPU, Bawaslu, dan semua pihak yang ada soal ini," kata Tjahjo Kumolo usai berjumpa pimpinan DPR yang diwakili oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah dan Utut Adianto di Jakarta, Jumat (6/4).


Bambang Soesatyo mengakui bahwa dirinya memang meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini, apakah membawa banyak manfaat atau mudharat bagi bangsa.

Terlebih, beban politik penyelenggaraan pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

"Kalau memang hasil kajian menyatakan pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan," kata Bamsoet.

Bagi politisi Golkar itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pilkada lewat DPRD tidak serta merta mengurangi nilai kulitas demokrasi.

"Yang terpenting prosesnya penuh transparansi," ujar Bamsoet.

Pilkada lewat DPRD sempat dibahas di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan kala itu, mekanisme pilkada DPRD sudah disahkan dalam bentuk UU Pilkada tahun 2014. Namun belum sempat diterapkan mekanisme ini, pemerintah langsung menerbitkan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membatalkan UU tersebut.  [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya