Berita

Ilustrasi/Net

Politik

#GantiPresiden2019 Tidak Bertanggung Jawab Dan Bukan Jawaban

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 10:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pendaftaran pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan dilakukan awal Agustus tahun ini dan pemungutan suara digelar April tahun depan.

Semakin dekatnya tahapan Pilpres membuat suhu politik tanah air semakin hangat. Dan situasi semakin memanas karena "rebutan" cawapres untuk pendamping petahana Joko Widodo.

Ditambah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut-sebut rival kuat Jokowi belum juga mendeklarasikan diri. Alasanya, belum ada mitra koalisi seperti PKS atau PAN yang serius memberi dukungan.


Sementara itu, saat ini sedang ramai terutama di media sosial dorongan agar muncul Presiden baru pada Pilpres mendatang. Dorongan itu misalnya lewat kampanye dengan hastag #2019PresidenBaru dan #GantiPresiden2019.

Hastag atau tagar yang kedua yaitu #GantiPresiden2019 disebut-sebut cenderung tidak bertanggung jawab dan bukan jawaban. Pasalnya, kalau hanya sekedar mengganti Presiden, tidak memperhatikan penyelesaian masalah, ya sama saja bohong.

Sementara tagar #2019PresidenBaru relatif bisa diterima. Namun, kampanye tagar ini tidak berhenti pada Presiden baru saja. Harus dijabarkan apa Presiden baru itu. Misalnya, gagasan, pendekatan, gaya dan visi misi harus berbeda dengan yang sekarang.

Intinya, Presiden baru yang lahir dari Pilpres 2019 bukan sekedar baru secara fisik, tapi baru akan gagasan dan pendekatan terutama menyelesaikan permasalahan bangsa di bidang ekonomi. [rus]

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya