Mahfud MD: Saat ini Calon Kepala Daerah Tersangka Tak Bisa Diganti, Ya Sudah Biarkan Saja

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengutarakan tafsir hukumnya terkait boleh-tidak mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Berikut penuturan Mahfud MD selengkapnya ke­pada Rakyat Merdeka:

Sebenarnya menurut Undang-Undang Pilkada boleh-enggak sih partai pengusung mengganti calon kepala daer­ahnya di pertengahan jalan ketika calon itu menjadi ter­sangka?
Kalau menurut aturannya sendiri kan memang tidak bisa, jadi biar tersangka jalan, namun pemilihan juga jalan, itu ber­dasarkan hukum yang sekarang ya. Karena kalau sudah ditetap­kan oleh KPU, maka mereka tidak boleh mundur dan tidak boleh ditarik.

Baru-baru ini bekas anggota KPU Hadar Nafis Gumay menafsirkan klausal 'berha­langan tetap' yang tercantum dalam undang-undang sebagai jalan keluar untuk menghala­lkan pergantian calon kepala daerah yang menjadi ter­sangka kasus korupsi?

Baru-baru ini bekas anggota KPU Hadar Nafis Gumay menafsirkan klausal 'berha­langan tetap' yang tercantum dalam undang-undang sebagai jalan keluar untuk menghala­lkan pergantian calon kepala daerah yang menjadi ter­sangka kasus korupsi?
Itu kan pemaknaan dia ya, namun nanti pemaknaan dari pemerintah kan bisa berbeda, makanya pemerintah menyata­kan tidak memaknai itu, tinggal bagaimana KPU memaknai itu saja. Kalau KPU memaknakan lalu pemerintah dan pengadilan bilang tidak, maka nanti bisa menjadi sengketa pilkada, kan menjadi susah itu.

Jadi klausal 'berhalangan tetap' tidak bisa diterima sebagai dasar hukum untuk mengganti calon kepala daerah bermasalah itu?
Tetap enggak bisa ya. Biasanya berhalangan tetap itu meninggal atau secara resmi misalnya pin­dah tugas, kalau misalnya (ter­sangka kasus korupsi) itu bisa, nanti malah bisa menjadi perkara itu, meskipun KPU sendiri bisa jadi menafsirkan itu. Tapi nanti kalau orang kalah dan mem­perkarakan itu, bisa menjadi perkara besar itu.

Lantas apa yang harus di­lakukan KPU untuk mencari jalan keluar dalam persoalan ini?
Oleh sebab itu, yang benar itu pemerintah mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), namun kan kalau mengeluarkan Perppu kalau ditolak di DPR kan juga susah. Jadi ini me­mang problematik. Menurut saya biarin saja, kenapa sih orang jadi tersangka lalu di­tangkap lalu kepilih seperti yang dahulu. Di Jayapura dulu seperti itu. Menurut saya, untuk saat ini tidak ada jalan hukum­nya, kecuali dibiarkan. Tetapi bukan karena kita membiarkan, namun karena tidak ada jalan hukumnya.

Tapi apakah calon kepala daerah yang sudah menjadi tersangka ini akan terus dibi­arkan mengikuti tahapan pilkada?
Enggak ada prosedurnya, ya semestinya itu dibuatkan prose­durnya dulu, tetapi prosedurnya tidak diatur dan ini sudah ber­jalan. Kalau peraturan dibuat di tengah jalan itu biasanya kisruh. Dulu antisipasinya yang kurang cermat.

Untuk sanksinya sendiri bagaimana?
Ya kan memang secara un­dang-undangnya saja sudah dilarang untuk mengganti calon perserta pemilu, di undang-undangnya itu mereka harus membayar berapa gitu den­danya. Jadi memang tidak boleh, karena kalau itu dibarkan nanti risikonya besar.

Misalnya, bisa saja orang ramai-ramai mendaftarkan diri lalu di tengah perjalanan mer­eka menarik diri dengan tujuan agar salah satu dari mereka dimenangkan atau saat proses pendaftaran, orang lain ter­halang untuk mendaftarkan dirinya.

Oleh sebab itu, ketika sudah mendaftarkan diri, tidak boleh ditarik dan tidak boleh men­gundurkan diri. Itu dulu pertim­bangannya. Mestinya ditambah, 'kecuali dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, oleh penegak hukum lainnya', nah itu yang tidak diatur. ***