Berita

Foto/Net

Nusantara

Kalau Dulu Pak De Karwo Sekarang Bu De Khofifah

SELASA, 03 APRIL 2018 | 08:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan petani garam Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Senin (1/4). Pada kesempatan dialog yang berlangsung di warung kopi pinggir tambak itu banyak doa dan dukungan dari warga disampaikan langsung kepada pasangan nomor urut 1.

"Terus terang seluruh warga Kota Surabaya menginginkan sampeyan jadi Gubernur Bu, dan tidak boleh tidak Ibu Khofifah ini harus jadi. Kalau dulu Pak De Karwo, sekarang Bu De Khofifah," kata Ketua Petani Garam Kecakatan Pakal, Kholik dalam keterangan yang diterima redaksi.

Selain menyampaikan dukungannya, sejumlah petani garam setempat juga meminta jika Khofifah menjadi Gubernur agar menstabilkan harga garam yang selama ini membuat nasib petani kurang baik.


"Mudah-mudahan tahun 2018 Ibu Khofifah insyaAllah pasti jadi. Di sini petani garam berharap harga garam dibikin standar dari bawah sampai atas. Soalnya sekarang biaya sewa semua mahal, kalau di bawah 1 juta harga garam per ton, maka kami rugi. Sehingga garam buyar uangnya juga buyar," ujar Kholik yang juga menjadi ketua RW 1 Kelurahan Babat Jerawat.

Dia menambahkan, inflasi menyebabkan kerugian petani. Sementara ongkos transportasi juga dikeluhkan Kholik sangat mahal. Selain itu, ia menceritakan di tahun 2016-2017 petani mengalami kegagalan panen disebabkan anomali cuaca yang buruk.

"Setelah gagal panen 2010, setelah itu baru ada Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) tahun 2011. Pada saat itu harga garam per KW1kan baru ditetapkan Rp. 700, KW2 Rp. 600, KW3 Rp. 500. Nah pada saat itu yang menentukan harga garam kan bukan dari petani tapi dari pabrik. Setelah itu harga standar Rp. 500. Setelah itu harga garam anjlok. Bahkan pernah harga garam turun Rp. 250-300 perkilo," tuturnya.

"Jadi kami tidak mendapat keuntungan apa-apa, belum lagi biaya transportasi dari tambak ke pangkalan raya. Ongkos transportasinya Rp. 50 ribu per ton. Dari jalan raya untuk naik ke atas angkutan truk biaya ongkos 20 ribu per ton. Sementara pada 2016 dan 2017 kemarin kami gagal panin karena anomali cuaca," imbuh Kholik.

Sementara melihat kondisi demikian, Khofifah mengatakan ingin meningkatkan kesejahteraan petani garam dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Cara itu diupayakan untuk melindungi petani garam yang seringkali mengalami nasib kurang baik.

"Hari ini, kebetulan saya bertemu dengan petani garam di Kecamatan Pakal, mereka memang menkonfirmasi ingin menyampaikan perihal harga garam, impor garam, dan juga bagaimana perlindungan terhadap petani garam," kata Khofifah.

"Seperti tahun kemarin pemerintah menetapkan HET sampai Rp. 1500 per kilo gram. Nah, itu berarti mereka sudah untung kalau harga di atas Rp. 1000, tapi pernah harga garam ini menurun hingga mencapai Rp. 300 per kilo gram dan pada saat harga turun drastis mereka tidak mendapatkan profit, karena untuk biaya operasionalnya tidak cukup," imbuh mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur itu.

Khofifah mengharapkan ada pembatasan impor garam industri. Sehingga nantinya petani tidak akan lagi mengalami kerugian pada saat panen. Meskipun di sisi lain menurutnya, perlu pendataan lebih detail terkait kebutuhan konsumsi dan banyaknya produksi garam.

"Oleh karena itu, harapannya adalah impor garam ini harus dibatasi pada impor garam industri. Seringkali kemudian impor industri merembet pada garam konsumsi. Hal-hal seperti ini memang harus dilakukan telaah lebih detail terutama pada jata produksi garam kita sebetulnya berapa? Kebutuhan untuk garam konsumsi berapa, kemudian untuk garam impor juga berapa? Jangan sampai garam impor itu datang justru pada saat panen garam. Nah itu yang menjadikan harga garam anjlok," tutup khofifah. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya