Usulan Perppu Cakada Bermasalah Bukti KPK Tak Tahu Aturan

Kalangan dewan mengkritik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo tentang Perppu pergantian calon kepala daerah (cakada) bermasalah.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa usulan tersebut membuktikan KPK tidak tahu syarat aturan istimewa itu diterbitkan.

"Kita tahu, Perppu hanya bisa dikeluarkan di kegentingan yang memaksa," ujar dia di Jakarta, Senin (2/4).

Riza mempertanyakan,  kegentingan apa yang membuat KPK meminta dikeluarkan Perppu. Pasalnya, tidak banyak cakada yang bermasalah hukum, khususnya korupsi yang ditangani KPK.

"Ada 551 Pilkada di seluruh Indonesia dalam 3 gelombang ini, terakhir 171. Jadi kalau kurang lebih 8 yang ditersangkakan atau di OTT, itu belum masuk kategori kegentingan memaksa," jelasnya.

Terlebih, kata Riza, Presiden Jokowi pun sudah menjawab bahwa Perppu bukanlah barang obralan yang bisa diterbitkan kapan saja.

"Pemerintah sendiri sudah menyambut bahwa tidak akan keluarkan perppu, mengobral perppu," tandasnya. [sam]