Adanya rencana deklarasi keterbukaan informasi publik untuk seluruh partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), DPP Partai Gerindra telah menyiapkan diri untuk membuka segala bentuk informasi termasuk anggaran.
Bendahara Umum DPP Gerindra Thomas A. Muliatna Djiwandono menjelaskan, kesiapan partainya untuk membuka segala bentuk informasi yang berkaitan dengan publik dalam rangka menjalankan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Partai Gerindra adalah partai rakyat, milik rakyat, jadi kita berkomitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada publik termasuk anggaran partai kami. Hal ini juga dalam rangka menjalankan UU 14 tahun 2008," jelasnya saat menerima kunjungan komisioner KIP di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Senin (2/4).
Menurut Thomas, pihaknya mengapresiasi kunjungan para komisioner KIP dalam rangka bersilahturahmi dan menyosialisasikan gerakan keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan oleh KIP terhadap seluruh parpol peserta Pemilu 2019.
"Kami tetap komitmen bahwa sebelum adanya deklarasi ini Gerindra sudah melaksanakan kewajibannya untuk keterbukaan informasi publik dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik karena kita partai rakyat. Gerindra memberikan informasi dengan komplit termasuk keterbukaan anggaran partai," paparnya.
Karena itu, jika masyarakat ingin mengetahui informasi tentang Gerindra maka bisa datang langsung ke Kantor DPP Gerindra di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Jakarta Selatan. Atau mengakses laman resmi partai di www.partaigerindra.or.id.
"Partai Gerindra pada tahun 2014 dan 2016 mendapat peringkat pertama mengenai keterbukaan informasi publik dari KIP, dan sebelumnya di tahun 2013 juga telah memperoleh penghargaan dari lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebagai partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan yang tertinggi," demikian Thomas.
Di sisi lain, Komisioner KIP Cecep Suryadi menambahkan bahwa pihaknya berharap agar parpol bisa menjadi pelopor dalam membangun budaya politik yang transparan dan akuntabel. Karena, parpol memiliki peran sangat kuat dalam pembangunan di Indonesia. Terutama dalam menjalankan UU 14/2008.
"Ini adalah rangkaian dari kunjungan ke seluruh partai politik dalam rangka deklarasi keterbukaan informasi publik. Kita berharap ke depannya partai politik sama-sama bersama kita menjaga semangat keterbukaan informasi publik dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik," tuturnya.
[sam]
