Pemerintah didesak segera memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Hal itu lantaran banyaknya intervensi regulasi dan hukum yang dilakukan Negeri Tirai Bambu itu kepada Indonesia.
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak mengatakan, dari sekian banyak hal buruk dari China ke Indonesia, paling tidak ada tiga hal pokok yang harus segera menjadi pertimbangan Pemerintah untuk segera mengakhiri hubungan diplomatik dengan negara yang kini masih dipimpin presidennya bernama Xi Jinping itu.
"Geprindo mendesak pemerintah Indonesia menghentikan hubungan diplomatik dengan China. Hal itu terkait maraknya penyelundupan narkoba, bibit tanaman yang mengandung virus dan bakteri, serta penyelundupan tenaga kerja dari China,†jelas Bastian, di Jakarta, Senin (2/4).
Menurut dia, ketiga hal tersebut diperparah dengan intervensi hukum yang dilakukan China terhadap Indonesia. "Sangat jelas intervensi itu ketika kejadian penangkapan kapal Cina di Natuna,†ujarnya.
Menyoroti penyeludupan tenaga kerja kasar dari China ke Indonesia, Bastian menjelaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang posisinya tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
Faktanya, kata dia, hampir mayoritas tenaga kerja asing dari Cina yang masuk ke Tanah Air tidak memenuhi perizinan. “Lah yang masuk menyerbu Indonesia adalah tenaga-tenaga kerja kasar. Dan itu tidak ada ruangnya dalam kesepakatan dagang apapun,†tegas Bastian.
Serbuan tenaga kerja asing (TKA), khususnya asal China, membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kelabakan.
Buktinya, lanjut Bastian, di akhir tahun 2016 lalu, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie mengungkapkan adanya persoalan diimigrasi dengan masuknya TKA dari China ke Indonesia secara ilegal. [sam]
