Dewan Keamanan PBB memasukkan daftar hitam 27 kapal, 21 perusahaan dan seorang pengusaha yang digunakan untuk membantu Korea Utara menghindari sanksi.
Bertindak atas permintaan dari Amerika Serikat, langkah ini adalah paket pemberian sanksi terbesar yang pernah ada di Korea Utara yang disetujui oleh komite dewan.
Langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras global terhadap penyelundupan komoditas Korea Utara yang melanggar resolusi sanksi PBB, yang diadopsi sebagai tanggapan terhadap uji coba rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Sanksi itu disetujui ketika Amerika Serikat bergerak untuk membuka pembicaraan dengan Korea Utara dalam upaya nuklirnya, dengan kemungkinan KTT antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un pada akhir Mei.
Terlepas dari pembukaan diplomatik, Amerika Serikat telah menegaskan bahwa mereka akan tetap menekan Pyongyang untuk bergeser dengan menekan dengan sanksi.
Duta besar Trump untuk PBB, Nikki Haley, pada hari Jumat menyambut paket sanksi sebagai hal yang bersejarah. Dia menyebut bahwa ini dalah upaya kami untuk menjaga tekanan maksimum pada rezim Korea Utara.
"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Keamanan, serta Jepang dan Korea Selatan, untuk bekerja bersama kami untuk mempertahankan tekanan dan komitmen mereka untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan meminta pelanggar bertanggung jawab," tambah Haley seperti dimuat
Channel News Asia.
Sebanyak 13 kapal tanker dan kapal kargo Korea Utara dilarang dari pelabuhan di seluruh dunia bersama dengan 12 kapal lain untuk membantu Pyongyang menyelundupkan komoditas terlarang atau memasok pengiriman minyak dan bahan bakar.
Dua kapal Korea Utara lainnya dilanda pembekuan aset global, tetapi tidak dilarang masuk pelabuhan.
Dua puluh satu perusahaan pelayaran dan perdagangan dilanda pembekuan aset. Tiga dari mereka berbasis di Hong Kong termasuk Huaxin Shipping, yang mengirimkan pengiriman batubara Korea Utara ke Vietnam pada bulan Oktober.
[mel]
