Isdianto dan Joko Widodo/Net
Pelantikan Isdianto sebagai wakil gubernur Kepulauan Riau jelas melanggar Pasal 176 UU 10/2016 tentang Pilkada.
Dalam hal ini bukan hanya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab, tapi juga DPRD Kepulauan Riau.
Begitu dikatakanpengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Daud Liando kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/3).
"Jika dicermati ternyata bukan hanya presiden yang melakukan kekeliruan. Harusnya yang bertanggung jawab penuh adalah DPRD yang melakukan proses pemilihan yang tidak sesuai dengan UU 10/2016," kata dia.
Presiden, lanjut Ferry, melantik Isdianto karena prosesnya di daerah sudah rampung. Hal ini sama halnya dengan proses pelantikan pejabat negara yang terlebih dahulu harus melewati mekanisme di DPR.
"Presiden tinggal melantik apa yang sudah diputuskan oleh DPR," ujarnya.
Peneliti Kepemiluan ini menilai, keberanian Jokowi melantik Isdianto dikarenakan sebelumnya tidak ada yang mempersoalkan keputusan DPRD.
"Seharusnya di daerah sudah harus digugat pada saat sebelum pengajuan calon itu ke DPRD," terangnya.
Isdianto resmi menjabat wakil gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3) lalu.
Isdianto adalah adik kandung almarhum Muhammad Sani, mantan Gubernur Kepri yang meninggal dunia karena sakit tidak lama setelah dinyatakan terpilih pada Pilgub Kepri 2015. Isdianto sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri.
Penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri oleh DPRD Kepri sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk beberapa parpol pengusung Muhammad Sani-Nurdin Basirun. Pasalnya, penetapan Isdianto diduga melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada.
Dalam Pasal 176 UU 10/2016 disebutkan, parpol atau gabungan parpol harus mengusulkan dua nama calon wagub ke DPRD melalui gubernur. Faktanya, Isdianto adalah calon tunggal yang dipilih aklamasi.
[wid]
