Anggota Dewan Pembina PAN, Drajad Wibowo mengaku heran dengan bantahan yang disampaikan Bank Dunia atas pernyataan Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais tentang 74 persen tanah dikuasai 0,2 persen rakyat Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa data dari Bank Dunia itu diambil Hanafi dari artikel dari Komisi Nasional (Komnas) HAM pada tahun 2016. Dalam artikel itu, Komnas HAM menukil data World Bank tentang 74 persen tanah dikuasai 0,2 persen rakyat Indonesia.
"Itu saja sudah menjadi rujukan resmi disitu disebutkan berdasarkan data dari Bank Dunia, itu kutipan Komnas HAM," jelas Drajad ketika memberikan keterangan pers di Ruang Fraksi PAN, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).
Dalam artikel itu, sambungnya, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang masalah penguasaan lahan itu.
"Jadi Komnas HAM mengambil data itu untuk memberi rekomendasi agar negara untuk mengambil lahan untuk dibagikan kepada rakyat," paparnya.
Atas alasan itu, Drajad mengaku heran jika kemudian Bank Dunia memberikan bantahan saat data tersebut dikutip Hanafi Rais. Dia curiga ada pihak yang memaksa atau menyuruh Bank Dunia mengeluarkan bantahan.
"Kenapa terjadi pembiaran dan kenapa baru dibantah sekarang? Saya tidak tahu apakah ada yang nyuruh? Apakah ada yang maksa?" ujarnya.
Dalam membela ayahnya, Amien Rais, yang terlibat perselisihan dengan Menko Maritim Luhut tentang program bagi-bagi sertifikat Jokowi, Hanafi menyebut bahwa 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia mengutip data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.
Namun demikian, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu.
"Bank Dunia tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," ujarnya.
[ian]
