Transparansi keuangan PDI Perjuangan melalui rekening Gotong Royong merupakan wujud dari partai yang dikelola secara terbuka dan transparan.
PDIP membuktikan bukan hanya menjalankan tanggungjawab jalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan agregasi kepentingan rakyat, tapi juga terus meningkatkan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan partai.
Demikian disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Hasto mengatakan dalam pengelolaan keuangan partai melalui rekening gotong royong, sampai saat ini telah terkumpul dalam rekening giro sebesar Rp16 miliar dan Rp 724 juta. Kemudian ada dari iuran anggota yang menjadi saldo di rekening BCA dan BRI dengan nominal hampir mencapai Rp 33 miliar. Saldonya yang ada di rekening BRI mencapai Rp 5,9 miliar, dan di BCA sebesar Rp 16,7 miliar.
Hasto juga menyampaikan bahwa besaran nilai gotong royong iuran anggota dimulai dari Rp 10.000 dan setahun minimal tiga kali iuran. Untuk iuran ini, kata Hasto, PDIP tak melihat besar kecilnya iuaran, tapi kesungguhan dari kader untuk mau gotong royong dengan kesadaran.
"Kesungguhan dengan kesadaran itu menunjukkan kualitas kekaderan. Dan kami apresiasi dalam kepengurusan partai dan juga jabatan di ekskutif dan legislatif," terangnya.
Adapun penggunaan uangnya, lanjut Hasto, dikelola dalam kegiatan yang meliputi kaderisasi, pemberdayaan perempuan, kegiatan kemasyarakatan, dan juga pengelolaan manajemen.
"Untuk pendidikan politik yang meliputi kaderisasi 50 persen, pemberdayaan perempuan 10 persen, program kerakyatan 20 persen, dan pengelolaan manajemen partai 20 persen. Dengan sistem kepartaian yang dibangun, kami percaya partai akan berdaulat dan berdiri di kaki sendiri," tegas Hasto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Pusat Gede Narayana Sunarkha mengaku sangat mengapresiasi sistem rekening gotong royong yang diterapkan PDI Perjuangan, sebagai wujud dari transparansi dan keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.
"Kami apresiasi karena sudah menjelaskan dengan data yang lengkap. Dapat kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan pendukung dan pelaksana UU KIP," ujar Gede.
Gede juga menjelaskan bahwa posisi laporan keuangan sangat sensitif. Selama ini ada yang bersedia terbuka dan ada juga yang tidak.
"Dan ternyata PDI Perjuangan sudah menginformasikan kepada publik secara gamblang," imbuhnya.
Turut mendampingi Hasto dalam diskusi dengan KIP diantaranya Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakail Sekjen Eriko Sotarduga, Anggota Komisi I Charles Honoris dan Nico Siahaan. Adapun dari KIP yang hadir yakni Wakil Ketua KIP Gede Narayana Sunarkha dan Komisioner KIP Cecep Suryadi.
[dem]
