Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sensus 2020, AS Tambah Pertanyaan Kontroversial Soal Kewarganegaraan

RABU, 28 MARET 2018 | 10:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sensus Amerika Serikat tahun 2020 mendatang akan menanyakan kepada responden soal apakah mereka adalah warga negara Amerika Serikat atau bukan.

Pertanyaan semacam ini adalah kali pertama dimunculkan sejak tahun 1950.

Para pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan data akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya dan menegakkan undang-undang pemilih yang dirancang untuk mencegah diskriminasi.


Sensus tersebut diamanatkan di bawah konstitusi Amerika Serikat dan berlangsung setiap 10 tahun sekali untuk menghitung setiap penduduk.

Namun kritik bermunculan dan mengatakan pemerintahan Republik bertujuan untuk mengubah keseimbangan politik kekuasaan di peta legislatif.

Data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah Amerika Serikat dalam menghitung distribusi dana dan menyusun distrik untuk pemilihan negara bagian dan lokal.

Negara-negara demokratis dengan populasi imigran yang besar biasanya tidak memasukkan pertanyaan soal kewarganegaraan karena akan membuat lebih sedikit orang akan berpartisipasi.

Sementara itu, Kristen Clarke, ketua Komite Pengacara untuk Hak Sipil Berdasarkan Undang-Undang, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pertanyaan itu memaparkan posisi kebijakan xenophobia dan anti-imigran dari pemerintahan Trump.

Menanggapi rencana tersebut, pemerintah California dan New York bersumpah akan menuntut untuk memblokir langkah itu, dengan mengatakan itu akan menghalangi imigran untuk berpartisipasi. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya