Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sensus 2020, AS Tambah Pertanyaan Kontroversial Soal Kewarganegaraan

RABU, 28 MARET 2018 | 10:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sensus Amerika Serikat tahun 2020 mendatang akan menanyakan kepada responden soal apakah mereka adalah warga negara Amerika Serikat atau bukan.

Pertanyaan semacam ini adalah kali pertama dimunculkan sejak tahun 1950.

Para pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan data akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya dan menegakkan undang-undang pemilih yang dirancang untuk mencegah diskriminasi.


Sensus tersebut diamanatkan di bawah konstitusi Amerika Serikat dan berlangsung setiap 10 tahun sekali untuk menghitung setiap penduduk.

Namun kritik bermunculan dan mengatakan pemerintahan Republik bertujuan untuk mengubah keseimbangan politik kekuasaan di peta legislatif.

Data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah Amerika Serikat dalam menghitung distribusi dana dan menyusun distrik untuk pemilihan negara bagian dan lokal.

Negara-negara demokratis dengan populasi imigran yang besar biasanya tidak memasukkan pertanyaan soal kewarganegaraan karena akan membuat lebih sedikit orang akan berpartisipasi.

Sementara itu, Kristen Clarke, ketua Komite Pengacara untuk Hak Sipil Berdasarkan Undang-Undang, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pertanyaan itu memaparkan posisi kebijakan xenophobia dan anti-imigran dari pemerintahan Trump.

Menanggapi rencana tersebut, pemerintah California dan New York bersumpah akan menuntut untuk memblokir langkah itu, dengan mengatakan itu akan menghalangi imigran untuk berpartisipasi. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya