Beberapa waktu lalu, Parlemen Uni Eropa melalui proses pemungutan suara mengesahkan rancangan proposal energi bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources di gedung Parlemen Uni Eropa, Strasbourg, Prancis. Di dalam proposal tersebut tercantum penghapusan pengÂgunaan biodiesel berbahan dasar sawit.
Sementara itu, Indonesia seÂbagai salah satu negara pengekÂspor minyak sawit, sangat meÂnyayangkan hal tersebut dan meÂnilai Parlemen Uni Eropa telah bertindak diskiminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia. Pemerintah berharap Parlemen Uni Eropa menghentikan tindaÂkan-tindakan diskriminatif dan mendiskreditkan sawit.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, penghapusan penggunaan biodÂiesel dari sawit oleh Parlemen UE menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan tentuÂnya para pelaku bisnis industri sawit di Indonesia.
"Sekarang bagaimana pemerintah dan pebisnis dapat mengembangkan suatu praktik perkebunan sawit yang baik dan tidak bertenÂtangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan," katanya.
Pihaknya mengingatkan, suÂdah saatnya Indonesia meÂmasuki tahap pembangunan industri hilir di dalam negeri. "Dengan dibangunnya industri hilir, maka akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadi solusi penÂanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia," tambah Inda.
Menyikapi sikap reaktif peÂmerintah Indonesia terhadap proposal energi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch Maryo Saputra Sanuddin meÂnyebut, pemerintah seperti keÂbakaran jenggot dan kaget denÂgan proposal yang dikeluarkan tersebut.
"Sikap reaktif ini tentunya sangat disayangkan, harusnya pemerintah melihat apa yang sebenarnya terjadi di industri yang sangat membanggakan ini," ujarnya.
Sawit Watch mencatat, peruÂsakan hutan, konflik, dan perampasan tanah masyarakat adat merupakan fakta yang terjadi di industri sawit dan terus berlangÂsung sampai saat ini.
"Jadi dengan proposal ini harusnya kita berkaca dan mulai membenahi sektor ini dan harus paham bahwa ada yang salah di kita. Jadikan proposal atau pun resolusi Eropa ini untuk ajang berbenah bukan ajang ancam mengancam," jelas Maryo.
Pihaknya mengusulkan agar pemerintah segera melakukan audit terhadap semua perusaÂhaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Inpres moratorium perlu segera ditetapÂkan oleh Presiden Jokowi agar proses pembenahan di sektor ini berjalan dengan baik.
"Jangan kita hanya mengataÂkan mereka melakukan kampaÂnye hitam di industri ini, tetapi perlu melihat secara menyeluruh, apakah benar yang disampaikan itu dan mulai memperbaikinya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal berangkat untuk melakukan lobi terÂhadap Parlemen Uni Eropa pada minggu pertama April mendatang. ***
