Rizal Ramli: DPR Galak Dikit Dong Sama Sri Mulyani

Modernisasi pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dengan menginisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disindir Rizal Ramli.

Ekonom senior ini heran dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani itu. Apalagi, tidak seluruh dunia menggunakan transaksi kartu kredit.

"Saya bingung Menkeu keluarkan agar anjuran pakai credit card. Tidak ada itu, biaya transaksi besar, tapi bunga kredit kan tinggi. Tidak ada di seluruh dunia transaksi pakai credit card. Artinya jangan ada likuiditas miss match," jelasnya  saat memenuhi undangan Komisi XI DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Umum, tadi sore (Senin, 26/3).

DPR, khususnya Komisi XI, kata Rizal Ramli, harus bisa bertindak lantaran transaksi kartu kredit tak membutuhkan biaya yang lebih besar.

"Kami minta DPR, galakan dikit gitu loh. Jangan Menkeu (Sri Mulyani) bilang prudent saja," jelasnya.

Rizal Ramli juga mengkritik Sri Mulyani tentang utang negara yang mencapai Rp4 ribu triliun. Menurut dia, Sri Mulyani kurang memiliki inovasi dalam membayar utang-utang tersebut.

Dia lalu mencontohkan langkah dia 16 tahun lalu ketika menjadi Menko Perekonomian.

"Ketika saya jadi Menko, kami tukar utang dengan utang sama Jerman. Kalau dilakukan hari ini karena isu lingkungan besar, di Eropa, Jepang dan lainnya. Mungkin bisa dapat USD5-10 miliar. Tapi pemerintah hari ini tidak kreatif kurangi beban utang," jelas Rizal Ramli.

Tak hanya itu, Rizal Ramli juga bilang, pemerintah bisa tukar utang berbunga mahal dengan murah. Seperti kerjasama ketika itu dengan Kuwait, pemerintah memberikan proyek pembangunan Jembatan Pasopati, Bandung.

"Kalau kreatif kita tidak sekedar jadi antek. Saya berikan contoh, Pakistan perangi Terorisme, enggak punya uang tapi akhirnya dikasih uang. Jadi pemerintah bisa lebih canggih, sehingga tekanan terhadap CAD tidak sebesar hari ini," tandasnya. [sam]