Berita

Rizal Ramli

Bisnis

Rizal Ramli: 83 Persen Kredit Mengalir ke Bisnis Besar

SENIN, 26 MARET 2018 | 22:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi XI DPR RI memerlukan saran dan pendapat pakar ekonomi DR. Rizal Ramli tentang calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Atas alasan itu Rizal Ramli dihadirkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, tadi sore (Senin, 26/3).

Dalam pandangannya, mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman itu menyoroti kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.


Menurut ekonom yang disapa RR itu, ada tiga tantangan utama di depan BI saat ini.

Pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Indonesia pada Januari 2018 mengalami defisit sebesar 0,68 miliar dolar AS. RR juga menyebutkan defisit transaksi berjalan sebesar 5,8 miliar dolar AS, defisit service payment  APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800an triliun yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan, dan defisit neraca keseimbangan primer sebesar Rp 68,2 triliun pada 2017.

Tantangan kedua adalah terkait utang, yang kurang lebih 50 persen dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulnerability) dalam pasar uang.

Karena itu, secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang.

"Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik," terangnya.

Tantangan ketiga, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur. Bentuk gelas anggur menggambarkan bisnis besar dan BUMN di bagian atas gelas, bisnis usaha kecil menengah di leher gelas, dan mayoritas rakyat di dasar gelas.

"Sebanyak 83 persen kredit mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke area bisnis menengah dan rakyat," jelasnya. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya