Berita

Ilustrasi/Amelia Fitriani

Politik

Setya Novanto Sengaja Bikin Golkar Terjepit

SENIN, 26 MARET 2018 | 06:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar karena sedang mencari pertolongan. Ia tidak ingin terjerumus sendirian.

"Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Minggu malam (25/3).

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi KTP-el mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan Rapimnad 2012.


Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

"Ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit," ujarnya.

Aliran uang haram KTP-el untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek KTP-el, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.

Novanto juga mengakui ada aliran uang di partainya sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

"Rp 5 miliar untuk Rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3)

Selain itu, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Mekeng membantah turut mencicipi uang korupsi KTP-el.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar 1,4 juta dolar AS, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran.

Mekeng menilai Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi. [mel]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya