Berita

Ilustrasi/Amelia Fitriani

Politik

Setya Novanto Sengaja Bikin Golkar Terjepit

SENIN, 26 MARET 2018 | 06:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar karena sedang mencari pertolongan. Ia tidak ingin terjerumus sendirian.

"Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Minggu malam (25/3).

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi KTP-el mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan Rapimnad 2012.


Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

"Ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit," ujarnya.

Aliran uang haram KTP-el untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek KTP-el, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.

Novanto juga mengakui ada aliran uang di partainya sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

"Rp 5 miliar untuk Rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3)

Selain itu, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Mekeng membantah turut mencicipi uang korupsi KTP-el.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar 1,4 juta dolar AS, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran.

Mekeng menilai Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi. [mel]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya