Berita

Ilustrasi/Amelia Fitriani

Politik

Setya Novanto Sengaja Bikin Golkar Terjepit

SENIN, 26 MARET 2018 | 06:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar karena sedang mencari pertolongan. Ia tidak ingin terjerumus sendirian.

"Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Minggu malam (25/3).

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi KTP-el mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan Rapimnad 2012.


Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

"Ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit," ujarnya.

Aliran uang haram KTP-el untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek KTP-el, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.

Novanto juga mengakui ada aliran uang di partainya sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

"Rp 5 miliar untuk Rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3)

Selain itu, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Mekeng membantah turut mencicipi uang korupsi KTP-el.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar 1,4 juta dolar AS, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran.

Mekeng menilai Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya