Berita

Ilustrasi/Amelia Fitriani

Politik

Setya Novanto Sengaja Bikin Golkar Terjepit

SENIN, 26 MARET 2018 | 06:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar karena sedang mencari pertolongan. Ia tidak ingin terjerumus sendirian.

"Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Minggu malam (25/3).

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi KTP-el mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan Rapimnad 2012.


Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

"Ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit," ujarnya.

Aliran uang haram KTP-el untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek KTP-el, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.

Novanto juga mengakui ada aliran uang di partainya sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar.

"Rp 5 miliar untuk Rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3)

Selain itu, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Mekeng membantah turut mencicipi uang korupsi KTP-el.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar 1,4 juta dolar AS, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran.

Mekeng menilai Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi. [mel]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya