Berita

Mark Zucker­berg/Net

Bisnis

Bos Facebook Minta Maaf

JUMAT, 23 MARET 2018 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bos Facebook Mark Zucker­berg, meminta maaf atas kes­alahan perusahaannya dalam menangani data 50 juta peng­gunanya. Dia berjanji akan memperbaiki kesalahan itu.

Jaringan terbesar dunia gaul itu, menghadapi peningkatan pengawasan pemerintah di Ero­pa dan Amerika Serikat (AS) ak­ibat tuduhan pengungkap bukti konsultan politik bermarkas di London, Cambridge Analytica, mengambil data pengguna se­cara tidak semestinya untuk membangun penampang pemilih AS. Data itu kemudian diguna­kan membantu memilih Presiden AS Donald Trump pada 2016.

"Itu pelanggaran besar pada kepercayaan. Saya benar-benar menyesal. Kami memiliki tang­gung jawab dasar melindungi data orang," kata Zuckerberg da­lam wawancara dengan CNN.


Zuckerberg mengakui, peru­sahaannya membuat kesalahan, menyatakan perlu bangkit dan melakukan sesuatu. Dia men­gatakan, jejaring sosial itu ber­encana melakukan penyelidikan terhadap ribuan aplikasi yang telah menggunakan platform Facebook, membatasi akses pengembang pada data, dan memberikan penggunanya alat untuk menonaktifkan akses ke data Facebook mereka dengan lebih mudah.

Adapun kesalahan ini Zucker­berg sebut sebagai, "pelanggaran antara Facebook dengan peng­guna yang berbagi data dengan perusahaan."

Karena itu, Zuckerberg dan Facebook akan berusaha mem­perbaiki semuanya mulai hari ini. Zuckerberg juga meminta maaf karena sempat "menghilang" sejak skandal tersebut merebak.

"Kami akan belajar dari peris­tiwa ini untuk terus memperkuat keamanan platform ke depannya. Kami ingin membuat komunitas merasa lebih aman. Saya tahu ini butuh waktu lama (untuk memper­baikinya). Tapi saya berjanji, kami akan berusaha untuk (memper­baiki) ini dan membangun layanan yang lebih baik," janjinya.

Rencana Zuckerberg tidak menunjukkan pengurangan besar pada kemampuan pengiklan un­tuk menggunakan data Facebook, yang merupakan sumber kehidu­pan perusahaan. Zuckerberg mengatakan, dia terbuka terhadap peraturan pemerintah tambahan dan bersedia untuk bersaksi di hadapan Kongres AS jika dia adalah orang yang tepat.

"Saya tidak yakin kita tidak se­harusnya diatur. Saya benar-benar berpikir pertanyaannya adalah apa peraturan yang lebih tepat ketimbang ya atau tidak, haruskah itu diatur? Orang-orang harus tahu siapa yang membeli iklan yang mereka lihat di Facebook," pungkasnya. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya