Berita

Global

Pemerintah Malaysia Tegas Bantah Pernah Pekerjakan Cambridge Analytica

RABU, 21 MARET 2018 | 10:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia tidak pernah mengontrak, mempekerjakan atau membayar Cambridge Analytica atau perusahaan induknya SCL Group.

Begitu penegasan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia (Selasa, 20/3). Penegasan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan bahwa perusahaan konsultan politik telah membantu Barisan Nasional (BN) yang berkuasa. Koalisi tersebut memenangkan pemilihan umum tahun 2013 lalu.

"Bertentangan dengan laporan media, tak satu pun dari Cambridge Analytica maupun perusahaan induk SCL Group yang pernah, sekarang atau di masa lalu, telah dikontrak, dipekerjakan atau dibayar dengan cara apa pun oleh Barisan Nasional, Kantor Perdana Menteri atau bagian manapun dari Pemerintah Malaysia," begitu bunyi keterangan tersebut seperti dimuat Channel News Asia.


Dilaporkan Reuters, eksekutif dari perusahaan Inggris Cambridge Analytica dituduh menggunakan data pribadi Facebook untuk memanipulasi pemilihan Amerika Serikat. Perusahaan itu juga dilaporkan telah menggunakan jaringan perusahaan shell untuk menyamarkan kegiatan mereka dalam pemilihan di Meksiko, Malaysia dan Brasil untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Cambridge Analytica disebut-sebut pernah mendukung Barisan Nasional di negara bagian Kedah dengan kampanye pengiriman pesan yang disoroti menyoroti perbaikan sekolah mereka sejak 2008.

Hal ini melibatkan Mukhriz Mahathir, putra mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, mengingat bahwa ia bersama BN Kedah dan menjadi menteri utama negara pada tahun 2013 sampai ia dipecat dari partai. Dia kemudian membantu membentuk partai oposisi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya