PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) memastikan tidak ada pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW (megawatt) yang mangkrak. Hingga saat ini progres pemÂbangunan telah mencapai 30-40 persen.
Direktur Utama PLN Sofyan Baasir mengatakan, pembangunan proyek listrik justru bergerak lebih cepat. Sebab, ada peran pemerinÂtah yang juga membantu melalui perbaikan mekanisme dalam proses pembebasan lahan.
"Tidak ada proyek mangkrak, justru yang bisa dibilang percepaÂtan," ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, selain perbaikan mekanisme pembebasan lahan, perseroan juga diberikan kesemÂpatan untuk membebaskan lahan dengan harga pasar, sehingga proses negosiasi pembebasan lahan lebih cepat.
"Kenapa hari ini pembebasan cepat dan jauh lebih baik, perÂtama beli harga pasar, dikawal kejaksaan, sehingga prosesnya kita melakukan konsinyiasi pengadilan," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan perbaikan dalam pemiÂlihan kontraktor, di mana terdapat syarat yang diberlakukan PLN untuk melihat keseriusan kontrakÂtor menggarap proyek tersebut. Misalnya, jika menggunakan perusahaan China, perusahaan tersebut harus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China, serta meÂnyiapkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai proyek.
"Kontraktornya kalau yang China, (harus) BUMN China, nggak mau swasta. Taruh uang 10 persen dulu sebagai jaminan memang pemenang ini bergerak di kelistrikan," katanya.
Karenanya, pihaknya bisa memantau perkembangan pemÂbangunan proyek yang telah berÂjalan sejak dua tahun terakhir. Ia menuturkan, setiap pembangkit memiliki masa pembangunan berbeda-beda.
Ia mencontohkan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meÂmakan waktu sekitar 6 tahun, pembangkit panas bumi (PLTP) membutuhkan waktu sekitar 5 tahun, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di atas 600 MW bisa mencapai 6 tahun dan di bawah 600 MW mencapai 3 tahun.
"Jadi, kalau ditanya 35.000 MW sudah selesai dalam dua taÂhun pasti saya berbohong. Tapi, kalau berbicara progress pemÂbangunannya itu sudah 30 persen sampai 40 persen. Yang lebih cepat itu (pembangkit listrik berbahan bakar) gas bisa 8 bulan sampai 1 tahun," akunya.
Hal ini terbukti dengan meliÂhat pembangunan PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9, PLTU Jawa 10 dengan total kapasitas 4 ribu MW yang baru diresmikan pada 5 Oktober 2017. Selain itu, masih ada PLTU Jawa I di Cilacap yang penyelesaiannya sudah mencapai 37 persen.
Di samping program 35 ribu MW, Pemerintah juga tengah menyelesaikan Program 7 ribu MW yang terdiri dari lanjutan
Fast Track Program (FTP) I, FTP II dan regular. Saat ini, status program tersebut sebanyak 6.424 MW atau sekitar 82 persen sudah bisa beroperasi hingga Januari 2018 dan 1.407 MW atau 18 persÂen dalam tahapan konstruksi.
Sebelumnya, Menteri EnÂergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga menegaskan, program ketenagalÂistrikan 35 ribu MW tidak jalan di tempat, semua pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan mengikuti kebutuhan.
"Ini dimulai pertengahan 2015. Kalau pembangkit besar-besar nggak mungkin dua tahun. Kontruksi, penandatanganan PPA (jual beli listrik), pengadaan dan perencanaan," katanya beÂberapa waktu lalu.
Karenanya, meski pembangunan sudah selesai, pengoperasian pembangkit masih membutuhkan waktu lebih lama menyesuaikan jenis pembangkit dan kapasitas.
Saat ini sebanyak 17.116 MW program kelistrikan sedang daÂlam tahap konstruksi. Selebihnya ada yang sudah tanda tangan kontrak dan ada yang dalam tahap pengadaan serta tahap perencaÂnaan. "Untuk yang tahap konÂstruksi ini tetap berjalan. Tidak ada masalah," tandasnya. ***
