Berita

Politik

Jangan Sampai Pemberantasan Korupsi Dinodai Pemerintah Sendiri

SELASA, 20 MARET 2018 | 08:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) kecewa dengan sikap pemerintahan Joko Widodo yang terkesan loyo dan tidak serius dalam pemberantasan korupsi.

Belum lama ini Menko Polhukam Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018.

Padahal, Pasal (21) UU 31 Tahun 1999 Juncto UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan secara tersirat dan tersurat bahwa siapa pun tidak diperkenankan menghalangi dan menunda pemberantasan korupsi dengan segala motif, apalagi jika hal tersebut diketahui alasannya terkait politis tentu ini menjadi permasalahan besar terkait kepemimpinan bangsa ini.


PP KAMMI mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Baik kecil maupun besar pemberantasan korupsi harus ditegaskan dan ditegakkan. Pemerintah dalam hal ini KPK pun diharapkan tidak tebang pilih, tajam ke kasus recehan dan tumpul ke kasus-kasus kakap.

Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi menegaskan, jangan sampai pemberantasan korupsi dinodai oleh pemerintah sendiri, KAMMI mendukung pemberantasan korupsi sepenuhnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih.

"KPK harus terus berjalan, tidak boleh magabut (makan gaji buta) akibat ulah politisi, artinya pemberantasan korupsi harus terus berjalan meski ada Pilkada serentak. Bahwa masyarakat harus mendapatkan pilihan kandidat-kandidat yang berintegritas, jujur, bersih  dan bukan koruptor, ini merupakan keinginan kita bersama bahkan wajib hukumnya," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/3).

Dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 yang akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten diharapkan dapat menjadi salah satu momentum baik masyarakat mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas.

"Oleh karena itu PP KAMMI 17-19 pun telah menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah maupun Pengurus Daerah yang melangsungkan Pilkada serentak untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaannya," demikian Irfan. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya