Berita

Foto/Net

Pertahanan

Dahnil: RUU Anti Terorisme Harus Evaluasi Kinerja Densus 88

SELASA, 20 MARET 2018 | 01:50 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak menilai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme akan sama hasilnya jika tidak mengacu kepada sistem hukum alias Criminal Justice system.

Menurut Dahnil, berangkat dari fakta empiris di lapangan banyak peristiwa penangangan kelompok terorisme justru bukan mengurangi jumlah yang terlibat namun sebalikbnya.

Dahnil menilai selama ini penanganan yang dilakukan pemerintah telah melahirkan dendam bagi kelompok lain sehingga memunculkan kelompok teror baru.


"Jadi, bagi saya ditangani oleh polisi atau tentara, sama saja," kata Dahnil saat dihubungi, Senin (19/3).

Lebih lanjut, Dahnil menilai penanggulangan teror yang dilakukan Densus 88 anti teror lebih condong kepada doktrin Amerika Serikat dalam perang melawan teror. Hal ini dimanfaatkan kelompok teror untuk menjaring kader baru yang dendam terhadap Amerika Serikat maupun penanggulangan yang dilakukan Densus 88.

"Bagi saya yang perlu dilakukan mendesak melalui UU anti terorisme adalah evaluasi yang radikal terhadap kinerja Densus 88 yang militeristik tersebut, dan fokus pada upaya penanganan criminal justice system," pungkas Dahnil.

Pemerintah dan DPR bersepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu tujuannya untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme.  [nes]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya