Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kubu Republik Khawatir Data Facebook Bocor Dalam Kampanye Trump

SENIN, 19 MARET 2018 | 10:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Beberapa anggota parlemen Republik Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran atas pelanggaran privasi pada hari Minggu (18/3) setelah media melaporkan bahwa sebuah konsultan politik yang bekerja dalam kampanye Presiden Donald Trump mendapatkan akses tidak pantas ke-50 juta data pengguna Facebook.

Senator Republik Marco Rubio mengatakan bahwa dia yakin beberapa perusahaan internet telah tumbuh terlalu cepat untuk mencerna tanggung jawab dan kewajiban mereka.

"Jadi kita akan belajar lebih banyak tentang ini di hari-hari yang akan datang. Tapi ya saya terganggu dengan itu," kata Rubio kepada NBC dan dimuat ulang Reuters.


Sementara itu Senator Rand Paul menyebut bahwa entah apakah orang saat ini dapat mempercayai perusahaan seperti Facebook atau tidak setelah muncul laporan Cambridge Analytica soal hal tersebut.

"Orang harus melihat ke dalamnya. Entah melanggar hukum, benar-benar, privasi konsumen Amerika, individu Amerika, harus dilindungi," kata Paul.

Facebook sendiri mengungkapkan masalah ini dalam sebuah posting blog pada hari Jumat pekan lalu, beberapa jam sebelum  laporan Cambridge Analytica, sebuah perusahaan data yang terkenal dengan pekerjaannya dalam kampanye presiden Trump pada 2016, yang mengatakan diberi akses ke data dan mungkin tidak menghapusnya.

Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang profesor psikologi Universitas Cambridge telah berbohong kepada perusahaan tersebut dan melanggar kebijakannya dengan mengirimkan data ke Cambridge Analytica dari sebuah aplikasi yang telah dikembangkannya.

Namun dalam penyataan akhir pekan kemarin, Facebook mengatakan sedang melakukan review internal dan eksternal yang komprehensif untuk menentukan apakah data pengguna yang dimaksud masih ada atau tidak. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya